Pekanbaru, (Antarariau.com) - Puluhan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Riau (AMT) melakukan aksi demonstrasi menuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau agar dugaan korupsi di Kabupaten Rokan Hulu di Masa Bupati Achmad kembali diusut.
"Proyek Tahun Jamak Pembangunan Mesjid Islamic Center di Kabupaten Rokan Hulu 2013-2015 diduga terjadinya penggelembungan dengan kerugian negara mencapai Rp150 miliar," kata Koordinator Lapangan, Indra Usman di Pekanbaru, Kamis.
Untuk itu dia meminta kepada pihak Kejati Riau agar itu segera usut ulang kembali. Pasalnya terdapat beberapa oknum pejabat pemerintahan yang terlibat di dalamnya.
Selain itu, para demonstran juga meminta pihak Kejati Riau segera melakukan penyelidikan anggaran Kantor Satuan Pol Pamong Praja Kabupaten Rohul yang diduga adanya penyewengan. Itu terkait laporan fiktif yang dilakukan Kepala Satpol PP yang menghabiskan anggaran Rp 15 miliar lebih.
Lalu menutut mereka ada diduga tindak pidana korupsi saat ini bertambah dengan kegiatan pembangunan Astaka MTQ 2012-2013 karena dinilai telah terjadi tumpang tindih pagu anggaran. Ini melibatkan Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya (TRCK) serta Dinas Bima Marga dan Perairan, diduga terjadi korupsi berjemaah.
"Kami juga minta oknum pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang terlibat juga kasus pemalsuan surat keputusan (SK) bodong penerimaan tenaga honorer tahun 2015 silam," sambungnya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Riau, Muspidauan didampingi oleh Kasi II Intel Kejati Riau, Deni Ateng menyambut para deminstran. Dikatakan akan mengusut dugaan karupsi di Kabupaten Rokan Hulu.
"Tentunya akan kita tindaklanjuti. Percayakan semuanya dengan kinerja ini," ucap Muspidauan.
Usai mendengar jawaban perwakilan Kejati Riau tersebut, para demonstran yang berasal dari Kabupaten Rohul tersebut langsung membubarkan diri dengan tertib.
