Pekanbaru (Antarariau.com) - DPRD Kota Pekanbaru, Riau meminta tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) menyasar dunia pendidikan mengingat banyak keluhan orang tua murid yang masuk ke tempatnya.
"Orang tua murid belakangan ini mengeluh dikenai biaya-biaya tidak jelas di sekolah," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi di Pekanbaru, Jumat.
Azwendi mengemukakan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan sekolah seperti yang sudah dilakukan pada dinas-dinas akan memberikan efek jera bagi lingkungan sekolah untuk berbuat pungli.
"Pungli tidak hanya terjadi di sektor pelayanan saja, tetapi pendidikan juga, kenapa itu tidak disasar," katanya.
Menurut dia, saat anggota DPRD mengelar reses atau peninjauan lapangan baru-baru ini, rata-rata keluhan yang masuk terkait pungli sekolah.
Ia menilai pungli di Pekanbaru menyelimuti SD, SMP dan SMA/SMK Negeri.
Politisi Demokrat ini menjelaskan saat ini paling banyak dikeluhkan misalkan wali murid diwajibkan membayar uang SPP, padahal pemerintah pusat hingga daerah sudah mengratiskan.
"Semuanya sudah gratis, namun dalam pelaksanaanya masih terjadi pungutan-pungutan di luar ketentuan," katanya.
Ia mengatakan pada dasarnya orang tua murid menolak dan DPRD sudah mengimbau namun sekolah tidak mengindahkan dan anak murid akan jadi korban jika tidak membayar tak boleh belajar.
Untuk itu, Azwendi sangat berharap persoalan pungli yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik itu Dinas Pendidikan bahkan pihak penegak hukum untuk menelusuri.
"Sekali lagi kita harapkan kepada rekan-rekan kita penegak hukum untuk bisa menelusuri keluhan masyarakat ini, jangan dari segi pelayanan saja, tetapi sektor pendidikan banyak terjadi dan harus disoroti juga," katanya.
Tim Saber Pungli Pekanbaru Diminta "Melirik" Dunia Pendidikan
