Pekanbaru, 10/3 (ANTARA) - Organisasi pencinta lingkungan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengecam tindakan anggota Komisi IV DPR yang menggunakan fasilitasi perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) saat melakukan peninjauan ke hutan rawa gambut Semenanjung Kampar. "Kami mengecam tindakan anggota Komisi IV DPR yang tidak sensitif dalam melihat permasalahan Semenanjung Kampar karena menggunakan fasilitas perusahaan," kata Koordinator Jikalahari, Susanto Kurniawan, kepada ANTARA di Pekanbaru, Rabu. Susanto mengatakan hal tersebut terkait kedatangan rombongan Komisi IV DPR yang melakukan kunjungan ke Riau untuk meninjau masalah kehutanan di Riau, khususnya di kawasan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar, yang hingga kini kehadiran RAPP di daerah itu terus mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Menurut dia, tindakan DPR tersebut dikhawatirkan mempengaruhi netralitas para wakil rakyat itu dalam mengambil keputusan. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan kedatangan anggota DPR ke Semenanjung Kampar sarat akan kepentingan. "Saya menyangsikan apapun keputusan dari DPR mengenai masalah Semenanjung Kampar apabila ternyata DPR tidak objektif," ujarnya. Menurut dia, seharusnya para anggota dewan terhormat menolak menggunakan fasilitas perusahaan agar dapat lebih objektif untuk mencari solusi masalah kehutanan di Riau. Hal itu, lanjutnya, sudah dilakukan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang menolak segala fasilitas RAPP saat melakukan peninjauan ke Semenanjung Kampar pada Februari silam. "Menhut saja bisa menolak, masak DPR tetap memakai fasilitas perusahaan," ujarnya. Menanggapi komentar itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagio membantah bahwa penggunaan fasilitas perusahaan akan menggadaikan netralitas anggota DPR dalam melihat permasalahan kehutanan di Riau. Bahkan, Firman sempat berang ketika mengetahui tudingan dari Jikalahari. "Suruh LSM itu baca Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan LSM-nya suruh ketemu saya," kata Firman Subagio ketika dikonfirmasi ANTARA.
Berita Lainnya

Pembangunan Jalan Lintas Bono dan Lubuk Agung gunakan APBN
09 March 2023 17:54 WIB

Anggota DPR apresiasi kebijakan pemerintah terkait pencabutan kewajiban gunakan masker
18 May 2022 13:12 WIB

FPAN DPR RI dorong pemerintah gunakan vaksin COVID-19 produk dalam negeri
23 November 2021 11:29 WIB

Anggota DPR minta industri farmasi domestik untuk gunakan bahan baku lokal
05 October 2020 11:29 WIB

DPR minta calon kepala daerah untuk tidak gunakan konser musik dalam kampanye
17 September 2020 11:19 WIB

DPR RI Belum Gunakan Finger Print Untuk Absensi Anggota DPR RI
20 January 2015 11:27 WIB

DPR terpaksa gunakan hak interpelasi
09 December 2011 12:46 WIB

DPR Gunakan Fasilitas RAPP Tinjau Semenanjung Kampar
10 March 2010 12:10 WIB