DPR minta calon kepala daerah untuk tidak gunakan konser musik dalam kampanye

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin meminta calon kepala daerah (cakada) untuk mengubah dan mempertimbangkan strategi pemenangan yang memanfaatkan konser musik dalam kampanye guna menarik dan menghibur para calon pemilih dalam pilkada.

"Saya berharap pasangan calon kepala daerah dapat memberikan arahan kepada tim sukses untuk mencari strategi baru pemenangan pada masa pandemi COVID-19," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Anggota DPR: Perlu sikap adaptif penyesuaian tahapan Pilkada-prokes COVID-19

Ia menyebutkan strategi baru dalam pemenangan itu, misalnya dengan tidak mengadakan konser musik guna mencegah penyebaran COVID-19 dan menjaga keselamatan masyarakat.

Azis berharap para pasangan cakada memiliki komitmen meskipun KPU memperbolehkan konser musik saat kampanye Pilkada 2020.

Kendati demikian, lanjut dia, harus ada strategi baru dalam menggaet pemilih agar jangan sampai pilkada menambah jumlah pasien COVID-19.

"Saat ini banyak kriteria masyarakat yang terkena COVID-19, misalnya orang tanpa gejala (OTG), tentunya tidak dapat dijamin ketika terjadi konser musik dan berkerumun di tengah lapang atau di dalam ruang tertutup, seperti GOR atau aula, yang menyebabkan masyarakat terpapar," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah mengatur kampanye di tengah pandemi secara terbuka maksimal 100 orang.

Oleh karena itu, menurut dia, jika melebihi kuota tersebut, pasangan calon kepala daerah telah melanggar protokol kesehatan dan harus diberikan sanksi tegas.

Azis meminta KPU berperan aktif dalam mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya menjalankan protokol kesehatan kepada para paslon maupun tim sukses pada masa pandemi COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020.

Baca juga: AMAN buka posko relawan di Pekanbaru

Baca juga: Calon kepala daerah dari PDIP diminta untuk bekerja keras rebut hati rakyat

Pewarta: Imam Budilaksono