APBD Dumai 2017 Yang Disepakati Banggar DPRD Senilai Rp1,167 Triliun

Dumai, Riau (Antarariau.com) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 Kota Dumai akhirnya disepakati Badan Anggaran DPRD sebesar Rp1,167 triliun dan diperkirakan mengalami penurunan sekitar Rp200 miliar.

Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kota Dumai Fridarson, Kamis menyebutkan, anggaran pembiayaan pembangunan daerah ini selanjutnya akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Riau untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.

"Badan anggaran DPRD sudah menyampaikan laporan hasil kerja dan menyepakati anggaran daerah sebesar Rp1,167 triliun dan selanjutnya akan diverifikasi gubernur," kata Fridarson.

Dikatakan, usulan besaran APBD murni 2017 akan disampaikan langsung tim anggaran pemerintah daerah ke Pemprov Riau dan diperkirakan proses verifikasi berlangsung sekitar dua pekan kedepan.

Dalam laporan hasil kerja Banggar DPRD disebutkan bahwa struktur APBD tahun 2017 disepakati pendapatan daerah Rp1,167 triliun, belanja daerah Rp1,150 triliun dan pembiayaan daerah.

Terkait belanja daerah, besaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp500 miliar atau 43,53 persen dan belanja langsung Rp649 miliar atau lebih dari 56,47 persen dari total belanja daerah.

Kemudian, belanja tidak langsung meliputi, belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten kota dan pemerintahan desa serta dan belanja tidak terduga.

Sementara 5t4, anggota Banggar DPRD Dumai Johannes MP Tetelepta mengatakan, alokasi APBD tahun 2017 mengalami defisit hingga Rp200 miliar karena belum masuk dana perimbangan dan penerimaan lain dari pemerintah pusat ke daerah.

"Defisit anggaran diakibatkan belum masuknya dana alokasi khusus dan penerimaan lain," katanya.

Wali Kota Dumai Zulkifli As minta seluruh kepada organisasi perangkat daerah agar bekerja keras dan berhemat anggaran karena pemerintah daerah harus membayar utang kepada kontraktor sekitar Rp80 miliar.

"Fokus pembangunan pada infrastruktur, air bersih, pendidikan dan ekonomi kerakyatan, namun keuangan daerah terpengaruh karena kurangnya bantuan pusat dan provinsi, ditambah utang kepada rekanan," katanya.