Bangkinang, (Antarariau.com) - Para pelaku usaha atau pengusaha yang ada di Kabupaten Kampar berharap dukungan penuh pemerintah daerah dalam usaha mereka untuk meningkatkan investasi mereka.
Selama ini mereka banyak menghadapi berbagai persoalan baik teknis maupun sosial dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka di daerah.
Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion/Diskusi Kelompok Terarah (FGD) yang diikuti oleh para pengusaha di Kabupaten Kampar dengan agenda pembahasan rancangan awal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 yang ditaja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, Kamis (24/11).
Ada 85 perusahaan dengan berbagai bidang usaha yang ada di Kabupaten Kampar mengikuti FGD tersebut. Kebanyakan para pengusaha ini berasal dari perusahaan perkebunan.
Untuk efektifnya FGD ini maka para pelaku usaha ini dibagi dalam tiga kelompok yang dipandu oleh tim ahli dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB ).
Dalam diskusi itu terungkap bahwa para pengusaha banyak mengalami kendala seperti infrastruktur jalan dan listrik yang kurang memadai sehingga menyulitkan akses transportasi, produksi dan pemasaran. Kemudian mereka juga terkendala soal topografi, perizinan, perpajakan, tumpang tindih lahan (sengketa lahan), tenaga kerja lokal dan luar, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), CSR, penataan PKS, kebakaran lahan gambut dan permasalahan sosial lainnya.
Apa yang disampaikan para pengusaha ini memang menjadi pokok permasalahan yang dianggap penting untuk diselesaikan dalam lima tahun kedepan seperti aspek kebijakan dan perijinan termasuk retribusi pajak daerah, aspek infrastruktur penunjang, aspek lingkungan dan sosial, aspek tenaga kerja, aspek pemasaran dan promosi, aspek ketersedian bahan baku, aspek keuangan dan permodalan.
Banyak masukan yang disampaikan oleh pengusaha ini dalam upaya mengatasi kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka tersebut, diantaranya perlu adanya proses perijinan yang sederhana (tidak berbelit-belit), pemerintah mendorong adanya perusahaan bidang hilir, peran pemerintah ditingkatkan dalam mengatasi permalahan sosial, adanya penyuluhan kepada petani (masyarakat), pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan listrik, sinergitas antara perusahaan dan pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan.
Pihak perusahaan juga perlu pengamanan atau perlindungan dari pemerintah sehingga tidak ada lagi pihak ketiga seperti NGO, LSM yang bisa menekan mereka. Dengan demikian mereka bisa fokus berinvestasi. Selama ini mereka sibuk dengan menyelesaikan permasalahan sosial apalagi sudah dicampuri oleh pihak ketiga.
Semua permasalahan, diskripsi masalah dan gagasan yang disampaikan pihak pengusaha dirangkum oleh tim ahli dan menjadi masukan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2017-2022.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, S.Sos pada kesempatan ini menyampaikan bahwa FGD bersama pengusaha ini dinilai sangat penting dalam penyusunan rancangan awal RPJMD karena RPJMD nantinya bukan saja menjadi milik pemerintah tapi milik publik, baik pemerintah, masyarakat Kampar termasuk pelaku usaha dan semua pihak berkepentingan terhadap RPJMD ini.
Untuk itu ia berharap apa yang disampaikan oleh pengusaha ini bisa menjadi masukan yang berarti dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kampar.
RPJMD itu disusun harus selaras dengan kebutuhan daerah, oleh sebab itu apa yang dibutuhkan daerah dalam hal ini dari sisi pengusaha, sampaikan disini untuk menjadi masukan dalam RPJMD, ujar Afrizal. (Adv)
