Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam kemudahan akses terhadap proses sertifikasi produk.
Desakan tersebut disampaikan Hendry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan BSN dan sejumlah LPK yang digelar di Jakarta.
“Bagaimana mungkin UMKM bisa tumbuh dan berkembang kalau proses sertifikasinya saja masih rumit? Banyak yang terhambat hanya karena tidak punya BPOM, sertifikasi halal, atau SNI,” kata Hendry dalam informasi tertulis diterima Antara Riau. Kamis.
Ia menilai proses sertifikasi seperti SNI, PIRT, BPOM, hingga sertifikasi halal masih menjadi tantangan besar bagi UMKM. Padahal, sertifikasi merupakan syarat penting agar produk mereka bisa masuk ke pasar modern dan bersaing secara kompetitif.
Hendry juga menyoroti bahwa sebagian besar LPK saat ini lebih banyak melayani perusahaan besar, sementara kebutuhan pelaku UMKM justru belum menjadi prioritas.
“Padahal pelaku UMKM di Indonesia jumlahnya mencapai 65 juta. Kalau ingin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, maka keberpihakan pada sektor ini harus nyata,” tegasnya.
Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo hanya bisa tercapai jika ada kolaborasi konkret dalam memperkuat sektor UMKM.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan adanya laporan dari pelaku UMKM yang belum menerima sertifikasi meski telah mengajukan sejak 2022. Hal ini, menurutnya, menunjukkan perlunya perbaikan sistem, baik dari sisi waktu maupun mekanisme sertifikasi.
“Saya berharap BSN dan LPK punya program yang betul-betul berpihak dan responsif. Jangan sampai yang kecil makin tertinggal hanya karena proses birokrasi yang berbelit,” ujar Hendry.
Komisi VII DPR RI menilai, percepatan dan penyederhanaan proses sertifikasi menjadi salah satu kunci agar UMKM naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional.
