Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengecam keras langkah sepihak Israel yang berupaya memaksakan kedaulatan atas wilayah Tepi Barat Palestina. Kecaman ini disampaikan menyusul keputusan parlemen Israel, Knesset, yang pada Rabu (23/7) mengesahkan dukungan terhadap “penegakan kedaulatan Israel” di wilayah pendudukan tersebut.
“Langkah tersebut merupakan tindakan aneksasi yang melanggar prinsip fundamental hukum internasional: tidak diperbolehkannya perolehan wilayah melalui kekerasan,” tegas Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resmi yang dipantau Kamis.
Baca juga: Setidaknya 3.600 Warga Palestina Ditahan Israel Tanpa Proses Hukum
Kemlu menegaskan bahwa Zionis Israel tidak memiliki hak kedaulatan apa pun atas wilayah Palestina yang diduduki. “Tindakan ilegal ini tidak mengubah status hukum wilayah tersebut dalam bentuk apa pun,” lanjut pernyataan itu.
Indonesia kembali menyuarakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, dalam kerangka solusi dua negara.
Jakarta juga mendesak Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional untuk segera mengambil langkah nyata dalam mencegah Israel melanggengkan pendudukan dan memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat.
Baca juga: Tragedi Bantuan di Gaza, Uni Eropa Kecam Tindakan Mematikan Israel
Sementara itu, menurut laporan kantor berita Palestina WAFA, keputusan parlemen Israel merupakan bagian dari strategi rezim Zionis untuk melegitimasi perluasan pemukiman ilegal dan mengarah pada aneksasi permanen wilayah Tepi Barat.
Juru Bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, mengecam keras keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap seluruh resolusi internasional. Ia menegaskan, “Kemerdekaan Palestina adalah kunci perdamaian dan stabilitas kawasan.”
