Dumai, Riau (Antarariau.com) - Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Zainal Abidin mendesak Pertamina agar menyerahkan aset dan hak kelola Bandara Pinang Kampai pada pemerintah daerah agar bisa dilakukan peningkatan fasilitas dan perluasan.
Kebutuhan bandara melayani penerbangan komersil di Kota Dumai dianggap sangat penting oleh Legislator PAN ini untuk mendukung aktivitas pemerintahan, masyarakat dan pelaku usaha swasta.
"Bandara ini harus diserahkan ke pemerintah supaya bisa mendapat anggaran pusat dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam mendukung aktivitas," kata Zainal kepada pers di Dumai, Selasa.
Sekretaris DPW PAN Riau ini menyebutkan peningkatan fasilitas bandara diyakini nantinya akan mempermudah minat investasi untuk masuk ke Dumai karena moda transportasi udara komersil sudah terpenuhi.
Hak kelola bandara diserahkan penuh kepada pemerintah bertujuan agar bisa diupayakan menambah panjang jalur pacu pesawat atau runway untuk kelas boeing dengan dukungan anggaran pusat.
"Kita berharap pertamina bersedia menyerahkan aset bandara kepada pemerintah sebagai bentuk sumbangsih untuk daerah dan masyarakat serta mendukung minat investasi," ungkapnya.
Keberadaan bandara dengan penerbangan umum sangat prospektif dan potensial di Dumai karena diketahui di daerah ini banyak pelaku bisnis berkepentingan terhadap sejumlah perusahaan industri yang beroperasi.
Selain itu, jasa angkutan udara di bandara tidak saja dinikmati masyarakat lokal, akan tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat transit atau persinggahan warga dari sejumlah kabupaten tetangga.
"Rute penerbangan Dumai-Jakarta juga harus ditambah agar urusan orang semakin mudah dan tidak lagi harus menunggu beberapa hari untuk pulang pergi," jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Bambang Sumantri pernah menyebutkan bahwa hak kelola bandara Pinang Kampai dengan status pinjam pakai ke pemerintah daerah dari Pertamina akan berakhir pada 2018 mendatang.
Pengelolaan bandara status pinjam pakai dari Pertamina, Pemkot Dumai tiap tahun menyediakan dana operasional ratusan juta rupiah demi kepentingan masyarakat umum, namun sulit melakukan perluasan.
"Status pinjam pakai jadi kendala untuk melakukan perluasan pelayanan penerbangan umum di bandara," sebut Bambang.
Legislator Dumai Pertanyakan Aset Bandara Pinang Kampai Ke Pihak Pertamina
