500 ASN Dumai Beralih Kewenangan Ke Provinsi

Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Sekretaris Daerah Kota Dumai Said Mustafa menyebutkan sekitar 500 aparatur sipil negara dari berbagai instansi pemerintah daerah segera beralih urusan dan ditarik kewenangannya ke provinsi Riau.

"Ini amanat perundangan dan kita harus menjalankan, karena itu kini masih dipersiapkan peralihan urusan dan kewenangan ratusan pegawai ke provinsi," kata Said, Rabu.

Ratusan aparatur sipil negara (ASN) ini berasal dari beberapa bidang di sejumlah instansi daerah, seperti pengelolaan dua terminal di Dinas Perhubungan, SMA dan SMK di Dinas Pendidikan, pengawas di Dinas Kelautan, Kesbang Polinmas dan Dinas Kehutanan.

Rencana peralihan ini masih dalam proses persiapan dan akan efektif penyerahan diterapkan pada Oktober 2016 mendatang.

Penarikan kewenangan pegawai daerah ke provinsi ini termasuk juga perpindahan pengelolaan dua aset berupa fasilitas Terminal Barang dan Terminal AKAP yang sebelumnya dikelola Dinas Perhubungan setempat.

Kemudian, selain penarikan beberapa urusan daerah ke provinsi, Pemerintah Kota Dumai diberi juga tambahan kewenangan urusan, yaitu bidang Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

"Setelah peralihan berarti pegawai tidak lagi menjadi beban daerah melainkan provinsi atau pusat, namun mereka tetap berkantor dan mengabdi di Dumai," katanya.

Di samping itu, pemerintah terus berusaha mempertahankan aset berupa Terminal Barang dan AKAP karena menjadi sumber pendapatan keuangan asli daerah yang berkontribusi belasan miliar rupiah tiap tahun.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Dumai Syaari mengaku persiapan peralihan bidang menengah atas dan kejuruan ini sudah dilakukan dengan pendataan ratusan pegawai dan guru yang akan ditarik kewenangan ke provinsi.

Perpindahan tugas dan kewenangan ratusan guru ini akan berdampak juga pada pengurangan tenaga honorer yang bekerja di bidang tersebut, namun masih dilakukan penghitungan kebutuhan dan kemampuan anggaran.

"Pengurangan pegawai ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan pembangunan pendidikan tetap berjalan seperti biasa," ungkap dia.