Gawat, 40 persen ruas jalan kewenangan Provinsi Riau dalam kondisi rusak

Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Kelmi Amri meminta agar kerusakan ruas jalan provinsi menjadi perhatian serius Pemprov Riau. Dengan alokasi anggaran perawatan jalan yang digelontorkan setiap tahunnya tidak membuat jalan yang menjadi kewenangan Pemprov itu membaik.

"Program-program yang pro masyarakat ini harusnya menjadi tolak ukur kita saat merancang APBD. Ini juga akibat dari besarnya uang yang mengendap (SILPA) sehingga program tidak jalan. Contohnya ada 40 persen ruas jalan provinsi yang harusnya menjadi perhatian pak Gubernur, kondisinya rusak," kata Kelmi Amri di Pekanbaru, Selasa.

Kelmi meminta agar 40 persen ruas jalan yang kurang layak atau dalam kondisi rusak ini dicarikan solusinyasebab masyarakat banyak mengeluhkan terutama di wilayah lintas kabupaten. Infrastruktur jalan yang layak dan nyaman, kata dia, sangat diperlukan masyarakat untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari.

Dia juga menyayangkan adanya SILPA yang hampir mencapai Rp1 triliun. Harusnya SILPA ini dapat disalurkan untuk infrastruktur maupun program masyarakat lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Riau Sugeng Pranoto mengatakan salah satu penyebab kerusakan jalan yakni adanya mobilitas truk bermuatan melebih kapasitas milik perusahaan-perusahaan besar di Riau.

"Truk melebihi tonase ini menjadi salah satu faktor yang memicu kerusakan jalan kita. Harusnya stakeholder bisa melakukan pengawasan dan efek jerah kepada pelaku usaha yang memobilisasi keberadaan truk-truk ini," kata Politisi PDI-P itu.

Kondisi jalan provinsi yang rusak itu, kata Sugeng, ada tiga kategori yakni rusak ringan sedang dan rusak berat. Jika sudah masuk dalam kategori rusak berat maka akan menelan dana yang cukup besar untuk perbaikannya.

"Makanya sangat sayang kan, yang merusak jalan keberadaan truk-truk over kapasitas ini. Yang rugi malah daerah, karena APBD kita yang terkuras untuk perbaikannya" kata dia.