Tembilahan, (Antarariau.com) - Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, mencatat sekitar 100 ribu hektare kebun kelapa masyarakat yang ada di daerah itu mengalami kerusakan parah.
"Penyebabnya adalah karena kondisi kebun kelapa sudah sangat tua, lalu adanya pengaruh dari meningkatnya instrusi air laut dan banyak masalah-masalah yang lainnya," Kata Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Ramdani di Tembilahan, Kamis.
Ia mengatakan kondisi seperti itu mengakibatkan pohon kelapa yang menjadi andalan masyarakat berubah gundul atau tinggal batang pohon berdiri tanpa disertai daun dan buah.
"Kalau bahasa orang sini katanya pohon kelapa sudah "mucung"," jelasnya.
Dia mengungkapkan perekonomian masyarakat di Inhil bergantung dari tanaman buah kelapa. Ketika harga kelapa rendah atau anjlok karena berbagai sebab, tentu akan berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat setempat.
"Tapi, ketika harga kelapa mulai membaik, saat ini petani kelapa dihadapkan pada permasalahan serius, karena tidak mampunya pohon kelapa berproduksi maksimal sebagaimana layaknya. Instrusi air laut dan hama serta tuanya usia pohon kelapa menjadi penyebab kelapa tidak produksi dengan baik," ucapnya.
Dia mengungkapkan bahwa potensi hasil perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir yakni meliputi produksi kelapa yang mencapai 390.924,28 ton per tahun dengan luas lahan 295.380,24 hektare, kelapa hibrida dengan produksi sebanyak 67.055,69 ton per tahun dari luas lahan 28.770 hektare. Sedangkan untuk produksi kelapa sawit sebanyak 567.802,56 ton dari lahan seluas 76.353,45 hektare.
Kemudian untuk jenis komoditas karet luas areal mencapai 4.861 hektare, kopi 1.338 hektare, kakao 2.170 hektare, pinang 15.413 hektare, nipah 17.435 hektare dan aneka tanaman perkebunan lainnya yang mencapai 303 hektare.
Ramdani berharap bantuan dari APBD Riau melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Riau serta Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan APBN melalui Balai Sumber Daya Air Wilayah III Sumatera Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena APBD Inhil yang kecil.
"Dari 431 hektare perkebunan kelapa yang ada di Inhil, sekitar 80 persen diantaranya milik petani. Hanya sebagian kecil perkelapaan di Inhil ini milik perusahaan seperti PT Pulau Sambu, sedangkan yang lain tidak punya," terangnya.(adv)
