Pekanbaru, (Antarariau.com) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah untuk menggenjot penyerapan dana pembangunan, sebab pada 2015 ada sekitar Rp243 triliun dana yang telah dianggarkan tidak terserap sehingga harus kembali ke kas negara.
"Rp243 triliun dana daerah dikembalikan karena tak terserap karena berbagai faktor. Ini harus dipercepat pada tahun ini," kata Tjahjo Kumolo saat memberikan pengarahan kepada gubernur serta bupati/wali kota se-Riau di Kota Pekanbaru, Jumat.
Ia menyatakan, penyebab lemahnya penyerapan anggaran harus ditanggulangi. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki perencanaan pembangunan yang matang, skala prioritas yang terukur dan pelaksanannya harus sudah dilakukan pada Januari tahun ini.
"Perencanaan harus mulai Januari, dan harus direncanakan dengan baik," tegasnya.
Mendagri juga menyinggung keberadaan bank pembangunan daerah (BPD) agar lebih banyak menyalurkan modal untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di daerah masing-masing. "BPD dana bisnisnya kenapa lebih banyak mengalir ke Jakarta. Buat apa kita bikin bank di daerah, tapi tak ada dampaknya ke daerah," ujarnya.
Selain itu, Mendagri juga meminta ada kesepahaman antara pemerintah daerah dengan aparat hukum seperti Polri dan Kejaksaan, agar upaya pengakan hukum tidak menimbulkan ketakutan dalam penggunaan anggaran pembangunan. Karena itu, ia meminta agar temua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) langsung ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
"Kalau memang benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan, baru bisa diusut. Itu pun jangan tumpang tindih, kalau sudah Kejaksaan yang menangani jangan diambil lagi oleh penegak hukum lainnya," ujar Tjahjo.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi (Andi) Rachman menyatakan penyerapan APBD Riau pada 2015 yang mencapai sekitar Rp11 triliun hanya bisa terserap 67,84 persen. Sementara itu, APBD 2016 yang ditetapkan sebesar Rp11,246 triliun ditargetkan bisa terserap hingga 90 persen pada tahun ini.
"Kami yakin pada tahun ini penyerapan anggaran bisa mencapai 80 sampai 90 persen," ujar Andi Rachman.
Ia mengatakan, Riau mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak 2015 karena terkena imbas anjloknya harga minyak bumi dan harga komoditas perkebunan andalan seperti karet dan kelapa sawit. Menurut Andi Rachman, hal tersebut mengakibatkan dana bagi hasil dari sumber daya alam pada 2016 menurun Rp4 triliun, dan yang paling parahnya lagi mengakibatkan daya beli masyarakat melemah.
"Karena itu, kam berharap pemerintah pusat menambah anggaran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk Riau sebagai alternatif pembiayaan untuk mendorong pembangunan di daerah," ujarnya.
