Tembilahan, (Antarariau.com) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau Muhammad Wardan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakornas) pencegahan kebakaran hutan dan lahan 2016 yang dilaksanakan di istana negara, Jakarta, Senin.
Kegiatan ini diadakan oleh Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan di hadiri pula oleh Menteri Koordinartor Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BMKG WIdada Sulistya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Kepala BNPB Willem Rampangilei serta seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, danrem, dandim, kapolda dan kapolres.
Presiden Indonesia Joko Widodo dalam acara Rakoor ini menyampaikan bahwa Rakoor ini merupakan hal penting yang harus ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan.
"Pada 2015 lalu, kita telah merasakan bencana Karhutla yang besar sehingga mempengaruhi dan menekan pertumbuhan ekonomi nasional, selain itu Indonesia juga mendapat pandangan negatif dari dunia internasional," katanya.
Dia menegaskan kepada seluruh pimpinan daerah agar kejadian itu tidak terulang kembali di 2016. Penanganan dan penanggulangan Karhutla 2016 harus lebih baik.
"Evaluasi di 2015 harus dapat dijadikan sebagai masukan dan acuan untuk melakukan langkah pencegahan dan mempersiapkan segala kekuatan sumberdaya untuk melaksanakan Penanggulangan Karhutla," jelasnya.
Selain itu dia juga mengatakan bahwa TNI, Polri, BNPB/BPBD, Pemda, Satuan Damkar/PMK dan perusahaan swasta harus bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan. Setiap titik api harus dikejar dan dipadamkan, jangan biarkan membesar.
"Setiap hari harus ada yang memonitor laporan titik api dari BMKG. Bila terdapat titik api, cari, temukan dan Padamkan. TNI, Polri dan BNPB harus bertindak cepat dan didukung oleh dana BNPB dan Pemda (gubernur/bupati)," tegasnya.
Dia berharap setiap pihak mampu menghapuskan ego sektoral dalam melaksanakan tugas sehingga penanggulangan Karhutla dapat berjalan efektif.
"Untuk mencegah kebakaran di daerah gambut harus dilakukan penataan ekosistem, maka Menteri LHK telah membentuk "Badan Restorasi Gambut" melalui penerbitan Perpres No 1 Thn 2016. Penegakan hukum juga harus dilakukan. Setiap pelaku pembakar hutan dan lahan harus ditindak tegas. Kemudian Jangan memantau situasi dari belakang meja tetapi harus turun ke lapangan. Secara berkala saya akan melakukan peninjauan di lapangan," paparnya.
(adv)
Bupati Inhil Hadiri Rakornas Pencegahan Karlahut
