Jakarta (ANTARA) - Komisi D DPRD DKI meminta Pemerintah Provinsi DKI memasang kamera pengawas (CCTV) sebagai peningkatan pengawasan tempat umum menyusul penemuan kondom di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
"Kita bisa lihat apakah CCTV selama ini berjalan atau tidak di RTH," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Ida menuturkan langkah ini merupakan bentuk evaluasi terkait adanya laporan temuan kondom di kawasan Jakarta Barat tersebut.
Selain itu, dia juga menyoroti perlu adanya evaluasi terkait kinerja petugas yang berjaga. Menurutnya perlu ada evaluasi apabila petugas keteteran selama menjaga lingkungan di taman.
"Petugas bagaimana laporannya apakah memang petugas ini kurang tahu keteteran untuk menjaga lingkungan taman," ujarnya.
Selain itu, Ida juga mendesak pemerintah provinsi DKI harus berkoordinasi dengan pengurus RW dan RT. Pasalnya, taman harus menjadi lokasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat
"Kalau sifatnya dekat dengan rumah kita RTH-nya atau pas jalan ke kantor, mungkin masih bisa terpantau," ujarnya.
Dengan demikian, Ida berharap agar masyarakat bisa memberikan masukan kepada DPRD DKI jika menemukan masalah di lapangan yang harus segera ditindaklanjuti.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menginstruksikan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) setempat untuk menjadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan TubagusAngke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan sebagai taman pasif.
"Saya segera minta ke Sudin Tamhut untuk segera tindaklanjuti kondisi taman itu. Jadi, taman untuk dilintasi aja. Jadi, paling tidak, di situ tak ada ruang buat nongkrong-nongkrong, buat ditanami saja," kata Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta pada Senin.
Penegasan dan instruksi tersebut karena temuan alat kontrasepsi berupa kondom yang berserakan di lokasi tersebut sehingga diduga tempat itu dipakai sebagai lokasi prostitusi ilegal.
Menurut Uus, pengertian taman pasif adalah daerah itu tidak untuk dimasuki masyarakat.
Berita Lainnya
DPRD DKI siap berkolaborasi dengan Pj. Gubernur baru untuk bangun Jakarta
18 October 2024 16:22 WIB
DPRD DKI minta Bapenda bisa mengkoreksi besaran kenaikan pajak hiburan
17 January 2024 12:26 WIB
Melihat wajah artis di panggung pileg DPRD DKI 2024
04 July 2023 15:14 WIB
Jakpro: Dana pembangunan sirkuit Formula E dari perusahaan dan sponsor, Rp150 miliar ?
24 January 2022 19:57 WIB
Anggota DPRD DKI minta maaf soal banjir di Jakarta, kenapa?
20 January 2022 20:37 WIB
Kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKi Jakarta bisa dipangkas
08 January 2022 6:02 WIB
Baru 62 persen anggota DPRD DKI Jakarta serahkan LHKPN
07 September 2021 21:28 WIB
Anggota DPRD DKI diduga suspek COVID-19 usai kunker ke Riau
16 March 2020 19:13 WIB