Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tak selalu dipandang menjadi pertemuan yang menghasilkan kesepakatan politik.
Adapun kesepakatan politik yang dimaksud adalah untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran bila Mahkamah Konstitusi menetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
"Pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan yang jika nanti MK memutuskan Pak Prabowo adalah pemenang pemilu presiden di mana PDIP harus bergabung," ujar Basarah di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan doktrin politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial, sebab Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara mengajarkan gotong royong.
Kendati demikian, sambung Basarah, demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan bahwa semua bergotong royong di dalam pemerintahan.
Menurutnya, bergotong royong dapat diartikan membangun Indonesia di dalam maupun di luar pemerintahan.
"Intinya, kita sama-sama bekerja sama, kalau kita di luar pemerintahan maka kita akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik jadi presiden dari luar kekuasaan pemerintahan," katanya.
Basarah pun menjelaskan tugas PDI Perjuangan di luar pemerintahan adalah mengawasi jalannya kekuasaan politik yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran. Hal itu dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau Undang-Undang MD3.
"Salah satu fungsi dan wewenang DPR RI adalah wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan Republik Indonesia," jelas Basarah.
Tak hanya itu, dia menegaskan dalam doktrin politik PDIP perihal kebijakan strategis partai menjadi hak prerogatif ketua umum. Sehingga, para kader masih akan menunggu bagaimana sikap politik terakhir yang akan diputuskan Megawati.
"Apakah berada atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Itu sepenuhnya menjadi wewenang yang dimiliki Ibu Mega yang diberikan oleh Kongres PDIP yang kita sebut dengan hak prerogatif," katanya.
Berita Lainnya
Sambangi PDIP, Kharisman daftar Bacalon Wali Kota Pekanbaru bareng komunitas vespa
29 April 2024 17:35 WIB
Serius maju Pilkada Siak, Afni Zulkifli daftar ke PDIP
26 April 2024 19:28 WIB
Megawati berpotensi bertemu Prabowo, Puan hanya tersenyum
30 March 2024 21:12 WIB
Rebut pimpinan dewan, PDIP raih 10 kursi di DPRD Bengkalis
05 March 2024 22:03 WIB
PDI Perjuangan terima pengunduran diri dari politikus senior Maruarar Sirait
16 January 2024 12:10 WIB
Megawati Soekarnoputri beri potongan pertama tumpeng HUT PDIP untuk Ma'ruf Amin
10 January 2024 15:11 WIB
Tasyakuran HUT ke-51, PDI-P Riau sanksi tegas caleg membelot dari Ganjar-Mahfud MD
10 January 2024 14:39 WIB
Ganjar tampil orisinal saat depat perdana
13 December 2023 6:11 WIB