Pekanbaru, (Antarariau.com) - Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Riau diminta tetap membangun 6.000 unit Rumah Layak Huni tahun 2015 ini meskipun baru dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang sedang dibahas.
"Saya minta ini tetap dikerjakan bukan 2000 tetapi 6000 unit. Masalah bisa atau tidak dilaksanakan itu teknisnya pemerintah daerah yang tahu," kata Anggota Badan Anggaran DPRD Riau, Muhammad Adil di Pekanbaru, Jumat.
Alasannya, kata dia, bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019, Riau itu membangun 18 ribu RLH. Karena belum ada yang terealisasi hingga saat ini, menurutnya waktu efektif adalah 2015-2017 sehingga tiga tahun itu dibagi jumlah RLH adalah 6.000 unit.
"Tahun 2018 tidak bisa lagi karena sudah pemilihan kepala daerah lagi. Ini harus dimasukkan tahun ini 6.000 unit. Kalau tidak bisa tahun ini juga, tinggal dilanjutkan saja tahun depan," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, bahwa RLH awalnya dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Riau dalam APBD murni 2015. Namun kamudian tidak dilakukan dan selanjutnya dialihkan ke Dinas Ciptada yang diusulkan mulai dilakukan setelah APBDP 2015 disahkan dimana saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Dinas Ciptada kemudian mendapat penambahan Rp605 miliar karena bergesernya pembangunan RLH yang di APBD murni BPMPD. Kemudian perkembangan selanjutnya dana ini bergeser ke Ciptada karena bukan tugas pokok dan fungsi BPMPD
"Karena keterlambatan dan alasan sebagainya diusulkan hanya bisa dibangun 2000 unit pada APBDP," ," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Riau, M. Yafiz.
RLH awalnya merupakan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih tahun 2013 dan dilantik 2014 yakni Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman. Namun program ini terlihat tenggelam setelah Gubenur Riau non aktif Annas Maamun terlibat kasus suap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
DPRD Riau Minta Ciptada Tetap Bangun 6.000 Unit RLH
