Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, membantah kalau keterlambatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2x110 Mega Watt Tenayan Raya akibat tersangkut pembebasan lahan masyarakat yang meminta diganti rugi dengan harga tinggi.
"Kalau lahan dijadikan alasan saya rasa kurang tepat," ungkap Wali Kota Pekanbaru Firdaus setengah kaget di Pekanbaru, Rabu.
Firdaus menyebutkan, Pemko sejak awal akan dibangunnya pembangkit di wilayah itu sudah sangat respek dengan membantu semampunya mulai dari memfasilitasi pertemuan dengan PLN Pusat hingga niat baik untuk menghibahkan lahan seluas 40 ha yang saat ini didapat dari lahan Pemko untuk jadi lokasi pembangkit.
Bukan sampai disitu, terang Firdaus, RT/RW, Lurah hingga Camat, juga sangat terbuka mendampingi jika ada yang perlu diurus termasuk administrasi dan sebagainya.
Lagipula analisa Firdaus, jika memang ada masalah dengan lahan yang termasuk wilayah Pekanbaru, mengapa pihak PLN tidak melaporkan bahkan berkoordinasi dengan Pemko.
"Jangan-jangan itu bukan lahan Pemko yang dimaksud. Kalaupun demikian jika itu wilayah Provinsi harusnya bisa dibicarakan," sarannya.
Lantas jangan dijadikan "kambing hitam" untuk merubah capaian target.
Apalagi terang Wali Kota dari beberapa tinjauan dirinya, PLN selalu bercerita progres yang baik dan menetapkan target, akan tetapi kembali direvisi sehingga beberapa kali molor.
"Yang saya tahu sudah beberapa kali diundur operasional PLTU Tenayan Raya. Dari Desember 2014, ke Mei 2015 hingga Juli, dan akhir tahun ini tidak juga selesai," beber Firdaus.
Jika kondisinya begini, Ketua DPC Demokrat Pekanbaru ini malah ia balik mempertanyakan jangan-jangan memang pembangunan pembangkitnya yang belum selesai.
Firdaus juga menyayangkan pernyataan PLN yang "mengkambing hitamkan" masyarakat dan pemko. Karena setahu dia, saat melakukan kunjungan terakhir ke lokasi Pembangunan PLTU 2x110MW justru terlihat jaringan transmisi sudah tuntas dibangun dan terpasang.
"Saya yakin ini bukan masalah lahan, sekarang semua jaringan sudah tersambung, jadi didaerah mana lagi yang terganjal lahan," tanya Firdaus semangat.
Firdaus juga meminta PLN jujur dan terbuka saja jika memang ada kendala dan berlum tercapainya target. Jangan mencari alasan.
"Saya kira pembangkitnya yang belum siap. Kalau itu yang belum siap jujur saja. Karena saat saya terkhir kali kesana masih banyak yang belum selesai," tutur Firdaus.
Lagi pula menurut hemat Firdaus jika suatu kegiatan merupakan program prioritas, maka tenaga kerja yang ditempatkan juga harus diprioritaskan dan dimaksimalkan agar capaian terpenuhi.
"Ini yang saya lihat tenaga kerja yang dipekerjakan disana terbatas," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan PLN mengumumkan penundaan operasional PLTU Tenayan Raya 2x110MW dari akhir Desember menjadi Maret atau Juni 2016.
Mundurnya operasional ini akibat pembangunan tower transmisi masih belum tuntas dikarenakan lahan yang akan dijadikan lokasi tidak selesai ganti ruginya.
"Pembangunan menara transmisi belum selesai," ungkap Humas PLN Area Pekanbaru, Abdul Hafis.
Masyarakat yang akan diganti rugi lahannya bertahan dengan harga tinggi, sementara PLN belum menyanggupinya.
Pekanbaru Bantah PLTU Tenayan Raya Tersangkut Lahan
