Pekanbaru, (Antarariau.com) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Riau menyatakan mendukung Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang melarang penggunaan pukat hela dan tarik karena dinilai memiliki tujuan yang baik, sehingga membuat pihaknya memilih untuk tidak melakukan penolakan seperti yang dilakukan di beberapa daerah lain.
"Dinas Kelautan dan Perikanan Riau telah kita arahkan agar melarang nelayan menggunakan itu (pukat). Kalau itu tujuannya baik, tentu akan kita laksanakan dan kita tidak akan menolaknya," kata Ketua HNSI Riau, Adriyan di Pekanbaru, Selasa.
Menurut dia, alat tangkap jenis itu tidak terlihat digunakan oleh nelayan di Riau. Justru, kata dia, Pukat itu banyak digunakan oleh nelayan yang berasal dari luar daerah yang mengambil hasil ikan di perairan Pesisir Riau.
"Terkait sejauh mana arahan itu dikerjakan, itu akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas KKP Riau," sambungnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa Nelayan di Riau dalam mencari ikan di laut masih mengunakan cara tradisional. Hal tersebut memperlihatkan minimnya perhatian pemerintah terhadap nelayan setempat.
Oleh karena itulah, lanjut dia, akan melakukan konsolidasi dan inventarisir data nelayan yang ada di Riau. Kemudian setelah itu HNSI Riau akan merangkul seluruh nelayan untuk dijadikan mitra bekerjasama dengan dinas.
"Nanti kita akan inventarisir berapa jumlah semua nelayan dan apa saja masalahnya. Lalu kita akan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana nelayan," ucap Anggota DPRD Riau ini.
Saat ini, sebutnya, HNSI tengah melakukan silaturahim dengan DInas KKP Riau. Hal itu dikarenakan adanya pergantian kepala dinas setelah adanya seleksi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau baru-baru ini.
HNSI Riau sendiri kepengurusannya juga baru saja terbentuk beberapa pekan yang lalu. Saat itu, Minggu (14/4) Adriyan secara aklamasi terpilih menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah HNSI Riau periode 2015-2020 dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar pertama kalinya di salah satu hotel di Pekanbaru.
HNSI Riau Dukung KKP Larang Penggunaan Pukat
