Pakistan Bantah Pernyataan Menteri UAE Soal Peran Netral Mengenai Yaman

Islamabad, (Antarariau.com) - Menteri Senior Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan, Ahad, membantah sebagai "bertentangan dengan norma diplomatik" pernyataan seorang menteri Uni Emirat Arab (UAE) bahwa Pakistan "akan membayar harga mahal" atas sikap netralnya dalam konflik Yaman.

Parlemen Pakistan dengan suara bulat telah mendesak Pemerintah Perdana Menteri Nawaz Sharif agar tetap netral dalam kondlik Yaman.

Arab Saudi, yang telah menjadi sekutu lama Pakistan dan memimpin koalisi untuk menyerang kelompok Syiah Yaman, Al-Houthi, belum mengomentari resolusi parlemen tersebut, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi. Namun, Menteri Negara UAE Urusan Luar Negeri Dr. Anwar Mohammed Gargash mengutuk keputusan Pakistan itu.

Gargash mengatakan Pakistan harus memperlihatkan pendirian yang jelas dalam mendukung hubungan strategisnya dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yang memiliki enam anggota, sebab pandangan yang menduga dan bertolak-belakang mengenai masalah serius tersebut akan memiliki harga mahal untuk dibayar.

Juru bicara Kementeria Luar Negeri di Islamabad menghindari untuk mengomentari pernyataan itu, ketika media berusaha meminta tanggapan atas pernyataan menteri UAE tersebut.

Namun menteri dalam negeri Pakistan menepis apa yang sebut "pendekatan yang mengancam".

"Negara Pakistan memiliki perasaan bersaudara dengan Arab Saudi dan UAE. Tapi ancaman oleh menteri UAE itu tak menguntungkan dan menjadi keprihatinan," kata menteri Pakistan tersebut di dalam satu pernyataan.

Arab Saudi telah meminta Pakistan mengirim jet tempur, kapal perang dan prajurit darat, kata Menteri Pertahanan Pakistan Khwaja Asif kepada parlemen setelah kunjungannya ke Arab Saudi pada April ini.

Resolusi Parlemen Pakistan itu menampik permintaan Riyadh bagi pengiriman tentara, kapal perang dan pesawat tempur. Resolusi tersebut mengatakan, "Pakistan mesti memainkan peran penengah dan bukan terlibat dalam perang di Yaman."

Resolusi 12-pasal tersebut, yang secara bersama dirancang oleh oposisi dan komisi keuangan, menyatakan parlemen "ingin Pakistan mempertahankan sikap netral dalam konflik di Yaman agar bisa memainkan peran diplomatik proaktif guna mengakhiri krisis tersebut".

Resolusi tersebut disahkan dengan dihadiri Perdana Menteri Nawaz Sharif, Jumat (10/4), pada akhir debat lima-hari.

Mayoritas anggota Parlemen menentang keikutsertaan Pakistan dalam konflik di Timur Tengah dengan alasan negara Asia Selatan tersebut masih menderita akibat perannya dalam koalisi pimpinan AS, yang telah menggulingkan rejim Taliban di negara tetangganya, Afghanistan, pada penghujung 2001.

Beberapa laporan menyatakan seorang menteri Arab Saudi dijadwalkan tiba di Islamabad untuk mendorong para pemimpin Pakistan mendukung negaranya dalam konflik di Yaman.