Sukabumi, (Antarariau.com) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendatangkan saksi ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan oleh orang yang mengaku dari lembaga anti-korupsi itu.
"Kasus anggota KPK gadungan sudah yang ke enam kalinya di meja hijaukan, namun untuk yang di Sukabumi lebih modern karena menggunakan alat-alat yang hampir menyerupai anggota dan petugas KPK saat melakukan pengungkapan kasus korupsi," kata karyawan tetap KPK, Thomas More Adika, kepada Antara usai bersidang di PN Cibadak, Senin.
Namun identitas yang digunakan oleh para pelaku yakni Adigus Syaputra warga Labuan Batu, Medan, Sumatera Utara serta Fhebri Yansah dan Hendrawan asal Gambir, Jakarta seluruhnya palsu mulai dari kartu identitas, emblem, surat tugas, kartu nama hingga nomor kendaraan yang digunakan adalah palsu.
Dari keterangannya di persidangan, ia mengatakan hanya rompi saja yang menyerupai dengan yang asli, selain pakaian itu seluruhnya berbeda dengan yang telah dikeluarkan oleh KPK secara resmi. Bahkan, anggota atau petugas KPK dilarang melihatkan surat tugas dan kartu identitas kepada warga umum apalagi sampai difoto.
"Akibat ulah ketiga terdakwa kami mewakili lembaga KPK merasa tercoreng, karena saat ini kami sedang fokus membongkar kasus korupsi," tambahnya.
Pada persidangan tersebut, hakim yang diketuai oleh Windi Ratnasari dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibadak sempat marah kepada terdakwa yang memberikan keterangan berbelit-belit dan dinilai berbohong karena sering beubah-ubah.
Selain itu, ketiga keterangan terdakwa ini juga selalu berbeda dengan bukti acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan pihak kepolisian walaupun sudah ada bukti rekaman dan BAP pun ditanda tangani oleh terdakwa.
"Keterangan terdakwa selalu berbelit dan tidak fokus dan ini yang akan menjadi penilaian kami sebagai JPU dalam memberikan tuntutan pada agenda sidang berikutnya," kata JPU Kejari Cibadak, Eka Aryanta Parinding usai bersidang.
Agenda berikutnya, majelis hakim meminta kepada JPU untuk menyiapkan pembacaan tuntutan yang akan dilakukan pada Senin depan yakni 2 Februari.
Berita Lainnya
KPK panggil dua karyawan Nindya Karya kasus proyek jalan di Bengkalis
27 June 2020 0:39 WIB
Karyawan PP Diperiksa KPK Terkait Proyek PON
15 June 2012 21:26 WIB
Polres Kuansing periksa oknum anggotanya terkait dugaan pemerasan
02 March 2023 19:33 WIB
Tiga wartawan gadungan jadi tersangka pemerasan
10 February 2021 8:25 WIB
Hasil pemeriksaan dugaan pemerasan guru Inhu dilaporkan ke Kejagung
02 August 2020 14:25 WIB
Lima jaksa diperiksa terkait dugaan pemerasan Kepsek di Inhu. Kajati: Kalau terbukti, pecat
20 July 2020 19:46 WIB
Kejati panggil Kepala SMP Inhu terkait dugaan pemerasan oknum jaksa
20 July 2020 16:39 WIB
Izin Tak Lengkap Menara Telekomunikasi Disegel Aparat
03 April 2017 15:30 WIB