Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi D DPRD Riau yang membawahi bidang pembangunan dan infrastruktur meminta agar format anggaran untuk Rumah Layak Huni (RLH) yang hanya dialokasikan tiga unit di setiap satu desa agar diubah karena dinilai sebagai suatu pemborosan.
"Tolong diperhatikan dampak sosialnya, orang miskin banyak. Kalau hanya tiga, itu pemborosan saja karena efektifitas anggaran juga tidak akan maksimal. Paling tidak 20 unit satu desa," kata Anggota Komisi D DPRD Riau Abdul Wahid di Pekanbaru, Selasa.
Selain itu, terkait harganya yang mencapai Rp80 juta satu unit dengan memakai keramik dan plafon juga dinilai boros. Jika itu diberikan ke masyaakat miskin, perawatannya juga akan membabani masyarakat nantinya.
Ditambahkanya, penyelewengan juga akan rawan terjadi dalam menentukan siapa berhak mendapatkannya karena hanya tiga unit. Pihak desa dalam hal ini akan menjadi sorotan.
"Kalau tiga mungkin untuk keluarga kepala desa saja," ujarnya dalam kesempatan rapat dengar pendapat dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air.
Sementara itu, Anggota Komisi D lainnya, Yurjani Moga untuk RLH itu merekomendasikan agar pengelolaannya yang sebelumnya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM Bangdes) dikembalikan ke Dinas Cipta Karya. BPM Bangdes, katanya cukup untuk administrasi saja.
Dia juga menyatakan tidak setuju jika hanya tiga unit untuk satu desa. Di samping itu, untuk menentukan desanya tidak bisa dipukul rata saja semuanya.
DPRD Riau Minta Format Anggaran RLH Diubah
