Organisasi Mahasiswa dan OKP Kritik Satu Semester Kinerja Gubernur Riau

id organisasi mahasiswa, dan okp, kritik satu, semester kinerja, gubernur riau

Organisasi Mahasiswa dan OKP Kritik Satu Semester Kinerja Gubernur Riau

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Berbagai Elemen Gerakan Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan mengeritik satu semester kinerja pemerintahan Gubernur Riau, Annas Maamun setelah melakukan diskusi di Sekretariat badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UNRI).

"Dari hasil diskusi yang dilakukan lebih dari tiga jam, seluruh elemen gerakan sepakat bahwa ada masalah yang perlu dikritik, dan dicarikan solusinya berkaitan dengan kinerja dan sikap Gubernur Riau, Annas Maamun," kata Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Zulfa Hendri melalui pesan elektroniknya di Pekanbaru, Rabu.

Lebih lanjut dikatakannya, sebagai elemen gerakan mahasiswa kami menyatakan sikap sebagai Oposan pemerintah dalam konteks di jalur oposisi yang netral.

"Jika gubernur salah, kami yang akan mengingatkan dan memang dari hasil diskusi hari ini jelas ada suatu sikap yang menurut kami kurang pas dilakukan olehnya," paparnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan ada perbaikan yang harus cepat dilakukan dan perlu diingatkan juga kepada gubernur bahwa tidak ada celah tirani di negara demokrasi ini.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Riau, Munawir mengatakan bahwa enam bulan kepemimpinan Annas Mamun ada beberapa isu yang menarik perhatian publik dan harus mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.

Isu itu, lanjutnya, berkaitan dengan adanya laporan dari tokoh masyarakat tentang tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh Gubernur Riau yaitu pelecehan seksual. Menurutnya ini adalah sebuah tindakan yang tidak patut dilakukan oleh seorang pejabat publik dalam hal ini seorang Gubernur.

"Jika benar ini terjadi maka sangat memalukan bagi Provinsi Riau yang sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya," ucapnya.

Ketua Umum KAMMI Pekanbaru, Andri Yulan juga ikut memaparkan tentang sikap Arogansi anti kritik yang sering ditunjukan Annas maamun. Salah satunya saat gubernur memaki wartawan yang hendak mewawancarainya dan kemudian pengusiran wartawan yang ingin mendapatkan berita.

"Jelas salah satu tuntutan reformasi yang telah berjalan belasan tahun yang lalu adalah kebebasan pers dan sikap yang ditunjukan oleh Gubernur Riau Annas Maamun di awal periodenya mengarah ke sikap otoriter," ujarnya.

Menteri Sosil Politik BEM UNRI Suyeni, juga ikut berkomentar agar jangan sampai mandat rakyat Riau yang diberikan kepada Annas Maamun menjadikannya lupa diri dan ingin mendapatkan kekuasaan yang benar–benar sempurna.

"Salah satunya adalah penempatan pejabat yang diambil dari kerabat Gubernur di berbagai jabatan strategis yang ada di provinsi Riau. Ini sudah mengarah ke Nepotisme meskipin setiap orang berhak menduduki posisi itu asalkan berkompeten," jelasnya.(rilis)