Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar menegaskan keseriusannya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.
"Kita akan terus berupaya menuju pemerintahan yang bersih, agar di masa mendatang tidak lagi terjadi masalah dalam pengelolaan. Baik administrasi maupun keuangan," ujar Asmardalam rapat koordinasi penguatan sinergi dan kolaborasi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa.
Dia juga mengapresiasi dan mendukung penuh tugas dan fungsi KPK, termasuk penyelenggaraan rakor tersebut. Menurutnya, forum itu sangat penting karena memberi ruang diskusi yang produktif antara KPK dan pemda dalam menguatkan strategi pemberantasan korupsi.
“Forum ini menjadi ajang koordinasi, refleksi dan pembinaan agar seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," sebut Asmar.
Dengan demikian, Bupati Kepulauan Meranti itu berharap agar KPK terus memberikan arahan serta pembinaan korupsi kepada pemerintah daerah, demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.
"Dengan begitu cita-cita kita memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat dapat terwujud pula," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali berharap KPK terus memberikan kesempatan pada pemda untuk terus berkoordinasi. Dengan begitu, sinergi antara KPK dan pemda semakin kokoh, dan menjadi pondasi kuat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
"Saya berharap rakor ini hendaknya dilakukan minimal setiap enam bulan sekali, atau paling lambat setahun sekali, agar dapat dilakukan evaluasi sehingga tidak terjadi tindakan korupsi," kata Khalid yang turut serta dalam rakor itu.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Agung Yuda Wibowo, menyampaikan pentingnya komitmen kepala daerah dalam mendorong implementasi strategi pencegahan korupsi secara konkret di wilayah masing-masing.
Salah satu instrumen penting yang menjadi fokus, kata dia, adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), yang terdiri dari sejumlah indikator serta area intervensi strategis yang telah ditetapkan oleh lembaga antirasuah itu. MCP menjadi alat ukur dan media kendali dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara berkala.
"KPK akan terus menggelar forum-forum lanjutan sebagai bagian dari proses pengawasan dan pembinaan, agar seluruh pemerintah daerah tetap berada dalam jalur tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance," tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Inspektorat Kepulauan Meranti, Rawelly Anelia menerangkan area intervensi pada MCP. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pendapatan daerah, serta tata kelola barang milik daerah, perizinan, pelayanan publik dan pengawasan.
"Kita bersama organisasi perangkat daerah pemangku area tata kelola pemerintahan yang dinilai dalam MCP, akan terus berusaha lebih giat dan bersinergi. Sehingga capaian MCP Meranti tahun 2025 ini dapat lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya," sebut Rawelly.
Turut mendampingi Bupati Asmar dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto, Kepala BPKAD Irmansyah, dan Kepala Inspektorat Rawelly Anelia. Selain itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalidbersama Wakil KetuaArdiansyah dan Anton Sidharta
