Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan membutuhkan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan terminal baru Bandara Rendani di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Kepala UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) Kelas II Rendani Herman Sujito di Manokwari, Selasa, mengatakan bahwa penyediaan lahan untuk pembangunan terminal baru menjadi tanggung jawab Pemkab Manokwari karena Kemenhub yang akan membiayai pembangunan terminal.
"Sesuai dengan desain dan rancangan induk yang sudah kita (Kemenhub) buat, kebutuhan lahan untuk terminal dan area parkir mencapai 4-5 hektare,” ujarnya.
Lokasi terminal baru terletak di depan gudang kargo bandara saat ini.
Nantinya, terminal sejajar dengan apron atau tempat parkir sehingga penumpang tidak perlu gunakan suttle bus ketika turun pesawat namun langsung ke terminal
Pihaknya kini terus berkoordinasi dengan Pemkab Manokwari untuk melakukan pembebasan lahan di area bandara.
Belum lama ini tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk Pemkab Manokwari telah melakukan pendataan warga yang tinggal di area bandara untuk pembayaran santunan.
Terkait pembebasan tanah di area bandara Rendani, Pemkab Manokwari tidak membayarkan ganti rugi melainkan dengan pembayaran santunan.
Pemkab Manokwari membayar santunan lantaran warga yang tinggal di dalam area bandara adalah masyarakat adat yang tinggal di atas tanah milik negara.
Terakhir Pemkab Manokwari membayar santunan sebesar Rp10 miliar kepada 24 kepala keluarga yang tinggal di sekitar area bandara pada 30 Desember 2024.
"Saat ini masih proses pendataan. Pihak UPBU melalui bagian aset juga dilibatkan untuk pendataan dari tim KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Ada beberapa rumah dinas UPBU yang terdampak pembangunan terminal, sehingga kita dilibatkan untuk mendata siapa-siapa saja yang berhak mendapat santunan,” katanya.
Pihaknya mempunyai komitmen untuk pembangunan terminal bandara Rendani demi perbaikan wajah Kabupaten Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat.
Namun, adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden RI maka pembangunan terminal bandara belum bisa dipastikan tahun ini lantaran Kemenhub adalah salah satu kementerian anggarannya banyak dikurangi.
“Prinsipnya kita menunggu Pemkab Manokwari menyiapkan lahan terlebih dulu. Jika lahan sudah siap semuanya, baru kita sampaikan ke pimpinan agar bisa ditindak lanjuti pembangunan bandara,” katanya.
Baca juga: Kemenhub sebut 1.352 pelaut Indonesia saat ini bekerja di atas kapal Panama
Baca juga: Kemenhub meningkatkan konektivitas antarpulau guna dukung swasembada daging
