Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggota DPRD Riau mempertanyakan anggaran peningkatan jalan Kota Pekanbaru sebesar Rp5 miliar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum karena lokasi jalannya tidak jelas.
"Saya capek dengar anggaran peningkatan jalan dalam Kota Pekanbaru tiap tahun. Kita sudah banyak bantu dengan jalan provinsi seperti Jalan SM Amin, Jalan Hang Tuah, Air Hitam, Pasir Putih. Sudah ada semua," kata anggota Komisi C DPRD Riau, Zukri Misran di Pekanbaru, Rabu.
Selain itu, disampaikannya bahwa hasil konsultasi dan ferivikasi APBD 2014 tidak membolehkan hal tersebut karena bukan kewenangan provinsi, melainkan kewajiban Pemerintah Kota Pekanbaru.
Hal tersebut diutarakan Zukri pada rapat dengar pendapat bersama Dinas PU Riau. Saat itu dibacakan anggaran Rp5 miliar untuk jalan yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBDP 2014.
Kepala Dinas PU Riau, Muhammad menjawab bahwa hal tersebut akan coba diteliti kembali. Menurutnya, usulan ini bukan dari Dinas PU tapi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Saat ini sudah proses lelang. Lokasinya dengan tetap prioritas terhadap jalan provinsi," jawabnya.
Staf PU, Yanuar menambahkan bahwa pemeliharaan jalan kota merupakan masukan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia mencontohkan adanya permintaan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) agar perkantorannya di "overlay".
"Ini diperuntukkan SKPD yang aspalnya perlu ditingkatkan yakni jalan masuk ke kantornya," jelasnya.
Zukri mendengar jawaban di atas langsung menimpali dengan lebih keras sambil menantang jajaran PU untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya.
"Benar itu? Peningkatan jalan kantor provinsi kata anda itu bisa dipertanggungjawabkan? ini peningkatan bukan pemeliharaan. Saya tidak bisa dibohongi. Kalau cuma dinas, coba bilang berapa panjang jalan ke dinas itu?" ucapnya.
Kepala PU, Muhammad akhirnya menyatakan akan mencoba melakukan justifikasi atas anggaran tersebut. Selain itu, anggaran tersebut juga akan ditunda terlebih dahulu.
