Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPR Fraksi PKS, Hendry Munief MBA selaku anggota Komisi VII saat dihubungi Antara Riau, di Pekanbaru pada Jumat menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran harus mendukung sektor-sektor produktif.
Kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto banyak disalahartikan jajaran kementerian dan lembaga setingkat Menteri. Dari Inpres nomor 1 tahun 2025 itu mesti dapat mendukung peningkatan sektor produktif.
"Yang kita maknai kebijakan presiden ini ingin Indonesia ini lebih maju dan kuat ke depannya. Maka beliau menginstruksikan agar adanya efektifitas birokrasi sehingga anggaran yang ada betul-betul terserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan kemajuan," terang ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.
Salah satu output yang beliau harapkan dari kebijakan ini agar sektor produktif seperti geliat UMKM, perindustrian, pariwisata dan lainnya makin diperhatikan dan berkembang.
"Maka, kita minta para pejabat negara dan daerah jangan salah tafsirkan Inpres itu. Disitu jelas apa-apa saja yang boleh di atur ulang anggarannya. Ada 16 item. Maka kita minta dari hasil efisiensi, sektor produktif akan makin menggeliat, birokrasi makin ramping hingga apa yang diharapkan bapak presiden terealisasi." tegas Hendry Munief
Sektor produktif itu, katanya, khususnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Banyak program pemerintah yang selama ini menyasar dan meningkatkan produktifitas UMKM.
Apalagi dengan kondisi perekonomian nasional yang belum stabil akan sangat membahayakan ke depannya jika tidak dikelola dengan baik. Ancaman produk luar, disrupsi ekonomi hingga perekonomian global yang tidak menentu.
"Selain itu sektor perindustrian, ini juga penting. Kita harus menjaga kebijakan sektor ini terus berjalan. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, menjaga iklim investasi, industri IKM, industri digital, dan lainnya. Ini penting bagi perekonomian nasional." tegas Hendry Munief yang juga Ketua Perhimpunan Peniaga Tanah Melayu (P2TM) Provinsi Riau ini.
