Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan pemanfaatan hutan sebagai kawasan cadangan pangan, energi, dan air, bisa membantu Indonesia terbebas dari impor beras, sehingga mewujudkan swasembada pangan dalam Astacita Presiden Prabowo.
Menurut Menhut, apabila merujuk pada data impor beras Indonesia pada tahun 2023 yang sebanyak 3,5 juta ton, dan dibandingkan dengan lahan potensial 1,1 juta hektare dari total 20,6 juta hektare hutan cadangan pangan, pihaknya menyakini pemanfaatan lahan tersebut bisa menutup kebutuhan konsumsi nasional.
"Bibit-bibit terakhir yang ditemukan di Unsoed (Universitas Jenderal Soedirman) itu bisa memproduksi 3,5 ton per hektare. Artinya apa? Kalau kita tanam 1 juta hektare, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, maka kita tidak perlu impor lagi," katanya di Karawang, Jawa Barat, Kamis.
Ia mengatakan pemanfaatan lahan untuk cadangan pangan tersebut dilakukan dengan sistem tumpang sari menggunakan padi gogo, sehingga tidak membuat adanya deforestasi.
"Jadi 20,6 juta itu bukan membabat hutan, bukan melakukan deforestasi, tapi memaksimalkan fungsi hutan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan pemanfaatan hutan sebagai kawasan cadangan pangan, energi, dan air, bukan merupakan deforestasi, namun justru dalam rangka mendukung swasembada pangan dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kelestarian hutan.
"Idenya bukan deforestasi, tapi justru menjaga hutan, yang secara bersamaan swasembadanya berjalan," ujar Menhut dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (9/1).
Ia mencontohkan ada lahan yang bisa ditanami padi gogo sehingga bisa mendukung dan merealisasikan swasembada pangan.
"Contoh padi gogo, 1,1 juta hektare lahan berpotensi di tanam padi gogo. Kalau tanam 1 juta bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun," sambungnya.
Baca juga: Menhut pastikan Taman Wisata Alam di bawah Kemenhut aman dikunjungi
Baca juga: Menhut siapkan kawasan hutan untuk pengembangan bioethanol dukung swasembada energi
