Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyertifikasi tanah ulayat milik masyarakat hukum adat (MHA) di seluruh wilayah Indonesia.
Beberapa instansi yang digandeng, di antaranya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Dengan adanya pertukaran informasi dan pengalaman penanganan masalah tanah ulayat oleh para peserta rapat, diharapkan permasalahan atau hambatan dalam pendaftaran tanah ulayat dapat diselesaikan secara kolaboratif," kata Pelaksana Harian Direktur Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Amran dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu.
Tidak hanya untuk pertukaran pengalaman, kerja sama itu dilakukan agar setiap kementerian bisa saling menyamakan data tentang wilayah tanah ulayat milik MHA.
Setiap instansi juga dapat saling mensinkronkan regulasi agar penyelesaian sertifikasi tanah ulayat di lapangan bisa di selesaikan dengan cepat.
Dalam keterangan pers yang sama, Kasubdit Tanah Ulayat dan Hak Komunal Kementerian ATR/BPN Setyo Anggraini mengatakan banyak manfaat yang akan diterima MHA jika mau menyertifikasi tanah ulayatnya.
Dia mengatakan MHA akan memiliki legalitas terhadap sebuah lahan sehingga tidak akan bisa diperebutkan atau terjebak dalam sengketa.
Legalitas tanah ulayat ini, lanjut Setyo, juga akan memperkuat posisi MHA jika terjadi permasalahan soal tanah di kemudian hari.
Selain itu, sertifikasi tanah ulayat juga dinilai sebagai bentuk pengakuan pemerintah akan eksistensi MHA di seluruh wilayah Indonesia.
Saat ini, para kementerian dan lembaga terkait tengah membahas sinkronisasi data untuk melakukan sertifikasi tanah ulayat.
"Dengan adanya sertifikasi ini, pemerintah yakin hak MHA atas kepemilikan lahan akan tetap terjamin," ujarnya.
Baca juga: Kemendagri minta Bulog siapkan langkah pengedalian atasi kenaikan harga beras
Baca juga: Kemendagri dorong aparatur di bidang hukum agar tingkatkan kualitas diri
Berita Lainnya
Balai Taman Nasional Gunung Rinjani kenakan tarif penggunaan drone bagi wisatawan
18 September 2024 17:01 WIB
Korut modifikasi pesawat Rusia untuk bangun pesawat peringatan awal udara
18 September 2024 16:37 WIB
Nilai tukar rupiah stagnan setelah BI turunkan suku bunga BI-Rate
18 September 2024 16:26 WIB
BPBD Jawa Barat catat 700 rumah rusak terdampak gempa magnitudo 5.0 di Bandung
18 September 2024 15:51 WIB
Ikut Rakor bersama Bawaslu, Pj Gubernur Rahman Hadi tegaskan ASN netral pilkada Riau
18 September 2024 15:30 WIB
PTPN IV Regional III dinobatkan sebagai The Best Digital Agroindustry Transformation in Riau Province
18 September 2024 15:26 WIB
BPBD Jabar sebut 20 orang alami luka akibat gempa Bandung Rabu pagi
18 September 2024 15:21 WIB
WHO kutuk ulah militer Israel tembaki konvoi tim kesehatan PBB di Jalur Gaza
18 September 2024 15:09 WIB