Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyatakan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan untuk mendata kasus-kasus stunting terutama untuk memasukkan (input) temuan-temuan yang ada di lapangan.
Staf Ahli Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Agus Suprapto menyebut pendataan stunting dilakukan mengacu kepada Pencatatan Pelaporan Gizi Masyarakat berbasis elektronik (e-PPGBM).
"Ya kan pengukuran melalui e-PPGBM itu kan dilaksanakan selama bulan Juni. Nah karena selama bulan itu kan selain pengukuran dan penimbangan kan juga data itu harus di-input. Nah untuk input itu kan butuh waktu, butuh tenaga juga yang melakukan input," ucap Agus di Semarang pada Jumat malam.
Lebih lanjut, kata Agus, pendataan dilakukan mulai dari tingkat posyandu, kemudian dilaporkan ke Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) desa/kelurahan, kemudian ke kabupaten, provinsi hingga dilaporkan ke pusat.
Oleh karena itu, kata Agus, pihaknya masih butuh sekitar satu minggu untuk menunggu input untuk e-PPGBM.
"Nah ini semua daerah diatur lah SDM yang menangani input data itu. Oleh karena itu, jadi pengukuran dan intervensi. Nah mungkin ada sekitar seminggu menunggu daerah yang belum selesai di input," kata Agus.
Agus meminta seluruh perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pendataan tersebut memaksimalkan input data dalam waktu satu minggu ke depan.
"Jadi diharapkan semua daerah bisa secara maksimal melakukan inputdata yang telah dilakukan pengukuran dan penimbangan (badan bayi)," tutur Agus.
Selain itu, lanjut dia, posyandu-posyandu yang ada juga bisa saling membantu dengan pemantauan pemerintah setempat terkait sarana-prasarana pendukung.
"Kalau satu posyandu saat ini sudah melakukan (input data), ya besoknya bisa kita bantu ke posyandu yang masih ada kendala. Tapi itu yang jelas daerah sudah berikhtiar untuk melakukan tata kelola supaya pelaksanaan ini bisa optimal," kata Agus.
Agus melanjutkan, hingga Jumat (28/6) malam sudah 89 persen data yang masuk ke e-PPGBM dan kemungkinan hari ini, Sabtu, akan mencapai 90 persen.
"Sampai saat ini, sampai saat ini tadi posisi sekitar 89 persen. Mudah-mudahan besoklah bisa 90 persen, mudah-mudahan ya. Kita lihat aja nanti hasil perhitungan, kita lihat perkembangannya seperti apa," kata Agus.
Mengenai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada akhir 2024, pemerintah masih terus berupaya dan berkolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan target mengatasi stunting.
"Sampai saat ini pemerintah berusaha keras termasuk yang disampaikan Bapak Kepala BKKBN, artinya koordinasi dan kolaborasi seluruh sektor pemerintahan, setidaknya ada 19 kementerian lembaga itu harus bersama-sama menyusun programnya," kata Agus.
Adapun mengenai akurasi data e-PPGBM , kata Agus, pemerintah telah membentuk tim verifikasi dan validasi agar data yang masuk sesuai dengan fakta di lapangan.
"Terkait akurasi, kita pemerintah juga akan menyiapkan tim yang supaya melakukan bisa verifikasi dan validasinya itu. Ya kita juga kepingin hasilnya betul-betul sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi kita berusaha untuk melakukan verifikasi dan validasi," ucap Agus.
Diketahui dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan angka stunting Indonesia kini berada pada angka 21,5 persen. Bagaimanapun, e-PPGBM masih dilakukan pemerintah untuk mengetahui pendataan yang lebih nyata.
Baca juga: Siak targetkan prevalensi stunting di bawah 10 persen
Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Gerakan Intervensi Serentak Cegah Stunting di Bogor
Pemerintah sebut SDM masih menjadi tantangan untuk mendata kasus-kasus stunting
Staf Ahli Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Agus Suprapto saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (28/6/2024) malam. (ANTARA/Risky Syukur)
