Pekanbaru (ANTARA) - Delapan Fraksi menyetujui dan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar pada Rabu (9/4/2025).
Kendati demikian, ada sederet catatan, kritik saran dan pertanyaan yang disampaikan oleh anggota DPRD Kampar dalam pandangan umum masing-masing fraksi sebagai masukan untuk pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi yang memimpin rapat paripurna itu dihadiri oleh para wakil ketua Iib Nursaleh dan Sunardi serta sejumlah anggota DPRD, Forkopimda, para kepala OPD.
Fraksi-fraksi itu memberikan berbagai kritikan, masukan dan pandangan dalam pengelolaan pemerintahan Kabupaten Kampar yang lebih maju dan berkembang dibawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati Kampar yang baru.
Pandangan Umum Fraksi Gerindra dibacakan oleh Panji, Fraksi Golkar dibacakan oleh Min Amir Habib Efendi Pakpahan, Fraksi PAN disampaikan oleh Muhammad Rizal Rambe, Fraksi Demokrat disampaikan oleh Rizky Ananda, Fraksi Nasdem dibacakan okeh Eko Sutrisno, Fraksi PKB dengan Juru bicara Jihad Aqsa, Fraksi PPP dan PKS Juru bicara Hendri Domo, Fraksi PDIP dengan Juru bicara Azhari Nardi.
Kedelapan fraksi itu menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya dan pada 10 April mendengarkan jawaban pemerintah terhadap tanggapan fraksi-fraksi tersebut.
Dari delapan fraksi itu, empat fraksi yakni PKB, PPP/PKS dan Golkar meminta kepada Bupati Kampar pekerjaan tunda bayar sebesar Rp63 miliar segera diselesaikan dan dibayarkan.
“Fraksi Golkar meminta kepada Pemkab Kampar untuk segera membayar tunda bayar dari kegiatan APBD 2024, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata juru bicara Fraksi Golkar Min Amir Habib Efendi Pakpahan.
Demikian juga Fraksi Gerindra, PKB, PPP/PKS meminta segera mungkin menuntaskan pekerjaan tunda bayar tersebut.
"Permasalahan tunda bayar yang harus segera dibayarkan," kata juru bicara PPP/PKS Hendri Domo.
Sebelumnya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang hadir bersama wakilnya Misharti menyampaikan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran.
Berbagai program pemerintah dilaksanakan, berbagai prestasi telah diraih oleh Pemkab Kampar, namun dalam pengelolaan pemerintahan perlu dilakukan pembahasan, pengawasan dan pandangan serta suport dari seluruh komponen masyarakat terhadap berbagai kekurangan dan kelemahan untuk Kampar yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Ia menyampaikan ungkapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kampar yang telah melakukan proses pembahasan terhadap LKPJ Pemkab Kampar 2024, hingga Perda LKPJ Ini dapat ditetapkan.
