Penjabat Gubernur Riau minta aktifkan posyandu cegah anak stunting

id Pemerintah Provinsi Riau,posyandu,balita stuntingm

Penjabat Gubernur Riau minta aktifkan posyandu cegah anak stunting

Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto saat membuka resmi rapat kerja daerah BKKBN Provinsi Riau, disaksikan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Tavip Agus Rayanto dan Kepala BKKBN Porvinsi Riau Mardalena Wati Yulia  di Pekanbaru, Selasa (2/4/2024). ANTARA/HO-Humas BKKBN Riau.

Pekanbaru (ANTARA) - Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto meminta instansi terkait untuk mengoptimalkan kembali peran pos pelayanan terpadu (posyandu) di desa atau kelurahan, RT/RW, dusun dan tempat strategis lain yang dibangun oleh swadaya masyarakat untuk mengoptimalkan layanan kesehatan ibu dan anak.

"Optimalisasi posyandu penting karena memiliki peran strategis dalam mencegah stunting," kata SF Hariyanto saat membuka resmi rapat kerja daerah BKKBN Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa.

Menurut dia, pembentukan posyandu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sedangkan tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu posyandu harus aktif, karena posyandu memiliki kegiatan utama meliputi layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), pemberian tablet tambah darah (TTD) atau pil besi minimal 3 kali pemberian atau 90 TTD.

"Di posyandu bisa melaksanakan pemberian imunisasi TT, pemberian makanan bergizi pada ibu hamil dan balita, pemantauan pertumbuhan balita melalui penimbangan bulanan sehingga diyakini stunting bisa dicegah. Kita bersyukur prevalensi stunting Riau tahun 2023 sudah 13,6 persen," katanya.

Prevalensi stunting sebesar 13,6 persen itu merupakan sebuah pencapaian baik karena berada di atas target yang ditetapkan Presiden Jokowi yakni 14 persen tahun 2024 namun demikian Riau tidak boleh lengah.

Jika lengah, katanya, semangat untuk mencegah stunting di Riau menjadi kendor dan menghambat upaya menyiapkan generasi Indonesia emas tahun 2045.

"Oleh karena itu upaya percepatan penurunan stunting di Riau perlu usaha bersama Pemerintah Provinsi hingga kota dan kabupaten serta pemangku kepentingan harus bahu membahu berperan maksimal. Dengan kekuatan bersama kita yakin bisa mencegah stunting," katanya.

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Tavip Agus Rayanto mengatakan semua pihak tidak boleh mengabaikan anak-anak stunting. Jangan hanya mengejar angka penurunan saja namun juga harus memberi pelayanan kesehatan untuk anak-anak stunting.

Agus Rayanto mengatakan sasaran jangka pendek yang harus difokuskan adalah ibu hamil, ibu dengan bayi dua tahun dan perluasan cakupan posyandu. Sedangkan untuk sasaran jangka menengah fokus pada ibu dengan bayi lima tahun (balita), sanitasi, juga air bersih.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia mengatakan rata-rata capaian indikator kinerja program bangga kencana perwakilan BKKBN Provinsi Riau sebesar 126,21 persen sehingga SKP mendapat predikat istimewa dan angka TFR, unmet need yang menjadi ikut dapat diturunkan dari tahun ke tahun, termasuk juga angka prevalensi stunting.

"Dengan sisa waktu yang tersedia sesuai RPJMN 2020-2024, maka sinergitas dan kolaborasi harus makin maksimal lagi pada tahun 2024, insya Allah tentu akan memperoleh hasil yang optimal," kata Mardalena.