PBB (ANTARA) - Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (23/2) menjanjikan dukungan kuat untuk Sudan Selatan di tengah situasi kemanusiaan yang mengerikan, kekerasan antarkomunitas serta ancaman terhadap pemilu pertama.
Stephane Dujarric, Kepala Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengungkapkan Undersecretary-General untuk Operasi Penjaga Perdamaian Jean-Pierre Lacroix bersama Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk kawasan Tanduk Afrika Hanna Tetteh menyatakan keprihatinan mengenai dampak limpahan (spillover) dari perang sipil di Sudan.
Dujarric mengatakan bahwa kedua pejabat tersebut mengakhiri kunjungan mereka selama sepekan ke daerah itu, di mana mereka bertemu dengan para pemimpin politik di Sudan Selatan dan melakukan perjalanan ke Provinsi Abyei yang diperebutkan, guna mendukung berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi meningkatnya ketidakamanan.
"Sementara itu, Madam Tetteh mengatakan bahwa dampak dari pertikaian di Sudan serta kekerasan di Abyei sudah menyebar ke seluruh kawasan Tanduk Afrika," kata Dujarric.
"Dia juga menyerukan dialog yang mendesak dan intensif untuk mencegah bentrokan antara kelompok Twic Dinka dan Ngok Dinka," imbuhnya.
Dujarric pun menuturkan bahwa kunjungan tersebut memungkinkan Lacroix untuk memuji rekan-rekannya di PBB atas kerja dan komitmen mereka dalam menghadapi kondisi yang menantang.
Peluang untuk menyelenggarakan pemilu pertama sejak kemerdekaan di Sudan Selatan, yang dijadwalkan pada Juli mendatang, diragukan karena adanya sejumlah tantangan, terutama ketidakamanan.
Lebih dari 50 orang tewas dalam kekerasan antarkomunitas di Abyei pada akhir Januari dan awal Februari, termasuk dua penjaga perdamaian PBB.
Baca juga: PBB ungkapkan 18 juta orang di Sudan terancam kerawanan pangan akibat paceklik
Baca juga: Konflik Sudan sebabkan lebih dari 5 juta warga sipil dilaporkan telah mengungsi
