Pekanbaru (ANTARA) - "Tugas kita sebagai alat negara adalah bersama menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan Pemilu di Provinsi Riau yang merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi agar proses ini berjalan dengan baik, adil dan transparan,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir di hadapan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi Riau, Selasa.
Rapat Timporaini bertemakan “Pengamanan Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Riau Tahun 2024” yang diikuti oleh Instansi dan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.
Melanjutkan sambutannya, Budi Argap Situngkir menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM ikut berpartisipasi dalam pengawasan orang asing di Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna mencegah terjadinya usaha yang dapat menghambat proses pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh orang asing.
"Potensi gangguan dari pihak asing terhadap jalannya pemilu harus diwaspadai. Timpora harus bekerja sama dengan maksimal dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan dari orang asing, terutama yang terkait dengan politik dan keamanan.
Pada kesempatan ini saya meminta peran aktif dari peserta rapat untuk memberikan masukan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pengawasan orang asing dalam Pemilu 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” lanjut Budi.
Ia mengajak bersama-sama menjaga keamanan dan kedaulatan negara dengan memastikan tidak ada intervensi asing mengganggu jalannya pesta demokrasi di Riau sehingga Pemilu 2024 berjalan dengan aman, damai dan lancar,” tutup Budi Argap.
Rapat ini kemudian dilanjutkan dengan paparan Kepala Divisi Keimigrasian, Mas Arie Yuliansa Dwi Putra tentang peran serta Imigrasi dalam pengawasan orang asing yang menekankan hal yang menjadi perhatian saat Pemilu yaitu orang asing yang disinyalir mengikuti pemungutan suara, orang asing yang merupakan suami dan istri WNI serta keberadaan wartawan dan pengamat asing pada saat pemilu.
