Penasihat keamanan Biden dijadwalkan akan berdiskusi dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Washington (ANTARA) - Penasihat keamanan nasional Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan pembicaraan pada Jumat, menurut pejabat senior pemerintahan Biden.

Pejabat yang berbicara kepada wartawan tanpa bersedia disebutkan namanya itu mengatakan bahwa Jake Sullivan akan bertemu Abbas dan pejabat Palestina senior lainnya di kota Tepi Barat, Ramallah.

Pertemuan itu untuk mendiskusikan syarat-syarat untuk memastikan "bahwa kita tidak akan pernah lagi melihat kejadian seperti yang terjadi pada 7 Oktober," serta "dukungan bersejarah kami bagi Otoritas Palestina."

Diskusi diperkirakan akan berfokus pada stabilitas di Tepi Barat serta rencana mengenai "apa yang akan terjadi selanjutnya" di Jalur Gaza yang terkepung setelah selesainya gempuran Israel di sana.

"Kami berharap dapat melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Otoritas Palestina," katanya pada Kamis malam waktu Washington.

Israel memulai serangannya di Gaza sebagai balasan atas serangan lintas batas yang dilakukan kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober yang menyebabkan lebih dari 1.200 orang tewas dan sekitar 239 lainnya dibawa ke Gaza sebagai sandera, menurut angka resmi.

Sedikitnya 18.787 warga Palestina di Gaza sejak saat itu telah tewas, dengan hampir dua pertiga di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, menurut angka resmi dari otoritas kesehatan di Gaza.

Pejabat itu mengatakan bahwa pasukan keamanan Otoritas Palestina mampu menggagalkan upaya Hamas untuk mengobarkan pemberontakan di tengah serangan lintas batasnya.

"Jaringan Hamas di Tepi Barat mencoba memicu kekerasan dan pemberontakan beberapa hari setelah 7 Oktober, dan upaya tersebut gagal karena pasukan keamanan Palestina benar-benar bekerja dengan sangat baik," katanya.

Jadi, kami akan berbicara tentang pasukan keamanan Palestina, kami akan berbicara tentang upaya yang kami lakukan untuk mengekang kekerasan yang dilakukan pemukim ekstremis, yang sudah sering kami gaungkan dan akan terus kami lakukan, dan juga kapasitas Otoritas Palestina, yang kami akui perlu diubah, direvitalisasi," tambahnya.

AS saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk memanfaatkan personel keamanan Otoritas Palestina di Gaza setelah perang berakhir untuk membentuk apa yang pejabat itu gambarkan sebagai "semacam pangkal pengelolaan" bagi Gaza.

Namun, pejabat itu memperingatkan bahwa "ini adalah sesuatu yang sedang kami diskusikan dengan Palestina, Israel, dan mitra regional, dan masih dalam proses."

Pertemuan itu akan dilakukan di tengah meningkatnya operasi serangan dan penangkapan oleh Israel di kota-kota besar dan kecil di Tepi Barat dan meningkatnya serangan dari pemukim sayap kanan Israel serta penyitaan properti warga Pestina secara paksa di wilayah pendudukan tersebut.

Hampir 300 warga Palestina di Tepi Barat telah tewas sejak 7 Oktober.

Baca juga: Indonesia tegas dukung Palestina pada peringatan ke-75 Deklarasi HAM PBB

Baca juga: Palestina: Veto Amerika Serikat atas gencatan senjata kemanusiaan di Gaza adalah 'bencana'