Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 untuk selanjutnya dibahas dan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang pada sidang paripurna.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan pembahasan tingkat I RUU APBN 2024 telah selesai dan disetujui, sehingga dapat dilanjutkan ke pembahasan tingkat II pada sidang paripurna.
"Dalam rapat kerja ini, pengambilan keputusan tingkat I dapat kita bawa ke tingkat II dalam sidang paripurna pada 21 September 2023 yang akan datang,” kata Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Pemerintah yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Terdapat beberapa perubahan pada kesepakatan yang disetujui dengan RAPBN 2024.
Pendapatan negara naik menjadi Rp2.802,29 triliun dari usulan sebesar Rp2.781,31 triliun. Perubahan terjadi pada penerimaan pajak yang bertambah sebesar Rp2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp18,98 triliun.
Belanja negara mengalami perubahan sebesar Rp20,98 triliun atas pertambahan anggaran belanja pemerintah pusat, dengan perubahan anggaran belanja K/L sebesar Rp3,79 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp17,18 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan belanja K/L mempertimbangkan berbagai program nasional, seperti Pemilu 2024, penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) serta TNI/Polri sebesar 8 persen, penggunaan produk-produk dalam negeri dalam pelaksanaan belanja K/L, serta bantuan sosial yang perlu diarahkan untuk makin tepat sasaran dan adaptif.
Sementara belanja non K/L mempertimbangkan pembayaran pensiunan yang dinaikkan sebesar 12 persen, pemberian subsidi dan kompensasi, serta cadangan anggaran pendidikan.
Dengan postur tersebut, defisit anggaran 2024 yang disepakati yaitu senilai Rp522,82 triliun atau 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Bendahara Negara mengatakan APBN ke depan akan terus ditingkatkan efektivitasnya agar dapat terus melaksanakan tugas, alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam melindungi rakyat dari berbagai guncangan. APBN juga terus diperkuat untuk memastikan pemulihan dan pembangunan ekonomi yang berdasarkan keadilan dan kesejahteraan dapat terus dijalankan.
Baca juga: APBD-P diprediksi Rp10,2 triliun, Banggar DPRD Riau tak lakukan rasionalisasi
Baca juga: Ketua Banggar DPR: LCT adalah cara paling logis untuk lindungi rupiah
Berita Lainnya
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo paparkan bahasan rapat gabungan pimpinan
17 May 2024 12:21 WIB
Avril Lavigne tanggapi soal dirinya telah digantikan oleh "body double"
17 May 2024 12:15 WIB
Resep minuman cincau hitam yang mudah dibuat ala Cap Panda
17 May 2024 12:08 WIB
Adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong-un tampik kecurigaan ekspor senjata ke Rusia
17 May 2024 11:59 WIB
Kotawaringin Timur dapat bantuan benih jagung Kementan untuk tanam 390 ha
17 May 2024 11:53 WIB
DKPPU Kemenhub kawal kelaikan pesawat pengangkut jamaah calon haji Embarkasi Solo
17 May 2024 11:47 WIB
Aldila Sutjiadi melaju ke babak kedua WTA 125 Trophee Clarins di Paris
17 May 2024 11:31 WIB
Pemda bersama OJK dan BRK Syariah gelar business matching
17 May 2024 10:11 WIB