Bengkalis (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 menganggarkan sebesar Rp4,32 miliar pada APBD untuk jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 50 ribu peserta pekerja rentan (pekerja bukan menerima upah).
"Jumlah itu jauh meningkat dibandingkan tahun 2023, Pemkab Bengkalis menganggarkan Rp403 juta bagi 24.000 peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan," ujar Bupati Bengkalis Kasmarni saat pertemuan dengan Komisi IX DPR RI di Pekanbaru, Jumat.
Bupati perempuan pertama di Riau ini berupaya meningkatkan angka peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di kabupaten yang dipimpinnya.
"Kategori pekerja rentan tersebut yang dianggarkan Pemkab Bengkalis yakni Petani, Nelayan, PKH dan Pekerja Bongkar Muat," jelasnya.
Sementara bagi tenaga kerja non ASN, Pemkab Bengkalis telah mengcover 100 persen dari seluruh tenaga non ASN yang terdiri dari non ASN OPD, Guru Honorer, Penyelenggara Pemilu/Bawaslu dan Perangkat Kecamatan.
"Ini adalah bentuk suport dukungan Kabupaten Bengkalis untuk peningkatan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan Provinsi Riau juga Indonesia," pungkasnya.
Selain Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi juga meminta Kabupaten lainnya memandang serius serta meningkatkan jaminan sosial pekerja sesuai amanat Presiden RI.
"Kami Pemerintah Provinsi Riau juga menambah sebanyak 18.500 peserta jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2024. Oleh karenanya, mari seluruh Pemda berikan bantuan jaminan sosial bagi tenaga kerja, sehingga angkanya di Provinsi Riau meningkat," pungkas Imron Rosyadi.
Hal tersebut tentu mendapat dukungan dan apresiasi Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena.
"Pemerintah Provinsi Riau beserta Pemerintah Kabupaten/Kota tampaknya sudah sangat peduli terhadap tenaga kerjanya," ujarnya.
