Bangkinang, (Antarariau.com) - Bupati Kampar Jefry Noer menjadi sat-satunya bupati/walikota se-Provinsi Riau yang hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) antara Pemerintah Daerah-Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Badan Pelaksana Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (BP REDD+) di lantai tiga kantor Gubernur Riau Senin (17/2).
Dia juga membawa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ali Zabar dan Kepala Dinas Kehutanan M Syukur. Sementara kabupaten/kota lainnya hanya mengutus wakil bupati, Sekretaris Daerah atau Satuan Kerja yang membidangi masalah Karhutla tadi.
Padahal Rakor itu dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Riau Djohermansah Djohan, Deputi VI Bidang Penegakan Hukum UKP4 Mas Ahmad Santosa, Satgas BP REDD+ Willy Sabandar, Asisten Pemerintahan Setda Prov Riau Abdul Latif, Kadis Kehutanan Riau Zulkifli Yusuf dan Kadis Perkebunan Riau Zulher.
“Sebenarnya saya miris denga situasi ini. Saban tahun ini terus yang kita bahas. Tak berkesudahan,” kata Jefry saat Djohermansyah memberikan kesempatan kepada Jefry untuk bicara.
Mestinya kata Jefry, persoalan Karhutla di Riau menjadi agenda rutin dengan anggaran dan sumber pembiayaan yang jelas. “Sebab Karhutla ini kan saban tahun terjadi. Jangan sudah kejadian baru kita kerja. Kalau begini terus, maka akan saban tahun pula Pak Ahmad Santosa datang ke sini,” katanya.
Kalau memang mau serius lanjut Jefry, siapkan dana khusus di APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana dan pembiayaan penghijauan. “Regulasi anggaran ini juga musti jelas. Biar kita tak dikejar bayangan saat memakai. Lalu kita bikin skenario dan penataan yang benar soal lahan ini. Biar kerja kita tak berulang-ulang,” pintanya.
Jefry menyebut, tanpa adanya anggaran khusus untuk penanggulangan Karhutla ini Pemerintah Daerah bakal kesulitan terus. “Sebab salah-salah pakai duit, alamat pemeriksa justru yang datang. Saat ini sulit, Pak. Benar saja kita, kadang disalahkan,“ katanya.
Lantaran ketakutan memakai anggaran pula kata Jefry kadang Pemerintah Daerah terpaksa urunan untuk membiayai penanggulangan Karhutla. “Jadi dilema jadinyakan. Dipadamkan salah, tak dipadamkan salah juga. Sekarang ini belum kondisi puncak lho. Sebab masih ada turun hujan di beberapa daerah. Kalau sudah kondisi puncak bakal kelabakan semua,” ujarnya.
Terus, Jefry juga minta kepada UKP4 untuk menyampaikan kepada Presiden RI agar dikaji ulang lagi soal pemberian izin pembukaan lahan baru kepada perusahaan. “Sudah saatnya kita tegas. Hentikan pemberian izin biar nggak ada lagi penembangan hutan,” ujarnya.
Perusahaan yang sudah kadung dapat izin juga musti ditegasi. “Begitu ada hotspot di area kerjanya, kasi waktu sepekan untuk memadamkan. Kalau tak padam juga, beri sanksi. Perusahaan musti dikasi sanksi tegas meski ada toleransi. Sebab ndak sepenuhnya perusahaan itu yang membakar lahan lahannya. Maaf, saya tahu banyak soal hutan ini lantaran saya lama menjadi ‘orang hutan’,” kata Jefry sembari tersenyum.
Djohermansyah langsung sepakat dengan segala apa yang dipaparkan Jefry. “Kelihatan betul Pak Jefry punya pengalaman banyak soal hutan,” katanya tertawa. “Memang, kita musti punya pendanaan yang jelas dan terintegrasi. Dana itu musti ready. Anytime bisa dipakai,” tambahnya.
Sekretaris Kota Pekanbaru Syukri Harto, Sekda Indragiri Hilir Alimuddin RM, Wakil Bupati Siak Alfedri, Mas Ahmad Santosa dan Willy Sabandar juga sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh Jefry.
“Apa yang dialami oleh Kampar juga kami alami. Kami punya masyarakat peduli api. Tapi kondisi wilayah kami yang tergolong sulit, membikin kami tambah kesulitan. Sebab itu tadi, persoalan ada pada dukungan pembiayaan. Jadi kami sangat mendukung apa yang dikatakan oleh bupati Kampar,” kata Alimuddin.
Pendanaan dan tata ruang kata Asisten Pemerintahan Pemprov Riau Abdul Latif memang selalu menjadi kendala. Bahkan sampai sekarang persoalan itu masih belum direspon oleh Menteri Kehutanan. “Belum lagi kendala air saat kita akan melakukan pemadaman,” katanya.
“Saya sangat berterima kasih dengan segala masukan yang ada. Dan kita perlu perencanaan secara komprehensif melalui pendanaan yang transparan. Soal pendanaan ini akan kita bicarakan di Kementerian Kehutanan dan Pemerintah RI,” kata Ahmad Santosa.
UKP4 kata Ahmad Santosa juga akan meninjau ulang pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan penyelenggaraan hutan Negara. “Tapi yang paling penting sebenarnya adalah isu penegakan hukum,” ujarnya.
Jefry Tawarkan Ragam Solusi Di Rakor Karhutla
