Jakarta (ANTARA) - Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menguatkan akses pasar minyak sawit di antara negara anggota CPOPC.
"Saya berharap MoU ini akan mempererat kerja sama yang lebih kuat dengan Solidaridad Asia untuk mempromosikan, mengembangkan, dan memperkuat kerja sama dalam budi daya dan industri kelapa sawit di antara negara produsen dan konsumen," ujar Sekretaris Jenderal CPOPC Rizal Affandi Lukman saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan MoU tersebut, di Jakarta, Kamis.
Adapun kerja sama antara CPOPC dengan Solidaridad Asia meliputi berbagi praktik baik bagi para petani, mengembangkan infrastruktur keberlanjutan, mendukung terciptanya kebijakan yang ramah petani, dan aktivitas komunikasi bersama.
Selain itu, kerja sama tersebut juga untuk memastikan kesejahteraan petani kelapa sawit.
Lebih lanjut, Rizal mengatakan bahwa Solidaridad telah lama menjadi mitra negara-negara penghasil minyak sawit dan tahun ini kerja sama itu harus diperkuat mengingat kampanye negatif terhadap kepala sawit tidak pernah berhenti.
"Sektor kelapa sawit terus menghadapi peraturan yang diskriminatif, misalnya regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang baru disahkan, kemungkinan akan menciptakan hambatan terhadap akses pasar, akan membebani produsen dan merugikan petani kecil dari rantai pasokan," ujar Rizal.
Terkait EUDR tersebut, CPOPC menganggap hal tersebut sangat diskriminatif. Kebijakan itu dianggap seolah mengecilkan semua upaya produsen kelapa sawit yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan terkait perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati, sesuai dengan yang telah disepakati bersama dalam Paris Agreement.
Sementara itu, negara-negara anggota CPOPC secara ketat juga telah menerapkan berbagai kebijakan di bidang konservasi hutan yang telah berhasil menurunkan tingkat penggundulan dan kebakaran hutan.
Hingga saat ini, terdapat tiga negara anggota CPOPC, yakni Indonesia, Malaysia, dan Honduras.
Sebelumnya, sebuah misi yang dipimpin bersama oleh Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto serta Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof yang difasilitasi oleh CPOPC melakukan pertemuan dengan para pemimpin politik EU di Brussels, akhir Mei 2023.
Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri menyatakan keprihatinannya terkait EUDR yang baru disahkan dan menegaskan kembali pentingnya komoditas, khususnya kelapa sawit bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat di kedua negara, terutama bagi petani kecil.
Komisi Eropa menggarisbawahi bahwa kebijakan EUDR dibuat untuk merespons komitmen internasional dengan tujuan memastikan bahwa Eropa tidak akan mendorong deforestasi global melalui konsumsinya sendiri.
Selain itu, EU meyakinkan negara produsen bahwa mereka akan terus terlibat dalam keseluruhan proses.
Komisi Eropa, Indonesia, dan Malaysia pun sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk memperkuat kerja sama implementasi EUDR.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah Direktur Jenderal Lingkungan Komisi Eropa Florika Fink-Hooijer mengunjungi Indonesia dan Malaysia pada 26-28 Juni 2023, untuk mendiskusikan isu tersebut dengan pemerintah masing-masing negara.
Baca juga: Dewan Minyak Sawit Indonesia usulkan pembentukan badan khusus perkelapasawitan nasional
Baca juga: Sukses di Riau, program peremajaan sawit PTPN V akan diterapkan secara nasional
CPOPC dan Solidaridad Asia tanda tangani MoU kerja sama kuatkan akses pasar minyak sawit
Suasana penandatanganan nota kesepahaman antara CPOPC dan Solidaridad Asia di Jakarta, Kamis (6/7/2023) dalam rangka memperkuat akses pasar minyak sawit. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah.)
