Jakarta (ANTARA) - PT Timah Tbk menyetorkan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Triwulan I 2023 sebesar Rp124,7 miliar, sebagai berkomitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara dan pemegang saham.
"Meski harga timah global mengalami penurunan, namun PT Timah Tbk masih bisa menyetorkan pajak dan PNBP Rp124,7 miliar pada triwulan I tahun ini," kata Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Abdullah Umar dalam keterangan pers diterima LKBN ANTARA Babel di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan timah yang merupakan komoditas global juga terdampak dari kondisi ekonomi global, peningkatan suku bunga, inflasi Amerika Serikat (AS) dan juga perang dagang yang masih terjadi berdampak pada harga komoditas yang relatif tidak stabil di Triwulan I tahun 2023.
Berdasarkan catatan perusahaan harga rata-rata timah triwulan 1 Tahun 2023 mencapai USD 26.573 per metrik ton. Hal ini juga menyebabkan kontribusi PT Timah Tbk kepada negara menurun dibandingkan dengan periode yang sama 2022 mencapai Rp267,8 miliar.
"Faktor lainnya yang menyebabkan menurunnya kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk, karena menurunnya penjualan PT Timah Tbk akibat permintaan timah global turun," katanya.
Ia menyatakan manajemen perseroan berupaya untuk meningkatkan kinerja sehingga bisa memberikan kontribusi kepada negara, pemegang saham dan masyarakat.
"Harga komoditas turun dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Namun, perusahaan telah memiliki strategi menghadapi hal ini dengan harapan dapat terus meningkatkan kontribusi pajak dan PNBP kepada negara," katanya.
Menurut dia, sebagai perusahaan terbuka, PT Timah Tbk juga terus berupaya untuk menjaga kepercayaan pemilik saham dengan melakukan sejumlah langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
"PT Timah terus berupaya dan melakukan langkah-langkah seperti melakukan efisiensi di seluruh rantai bisnis termasuk efisiensi biaya peleburan dengan telah beroperasinya smelter baru dengan teknologi TSL Ausmelt Furnace," katanya.
Baca juga: Kemiskinan ekstrem masih melanda, Plt Bupati Meranti : PT Timah jangan tutup mata
Baca juga: Komisi VII DPR RI dukung kebijakan pemerintah tangani tambang timah ilegal
Berita Lainnya
Malaysia mengutuk keras serangan Israel di tengah upaya gencatan senjata
08 May 2024 17:02 WIB
Wapres Ma'ruf Amin sebut media jadi instrumen efektif tebarkan kebaikan
08 May 2024 16:46 WIB
Bahama menyatakan secara resmi akui negara Palestina
08 May 2024 16:38 WIB
Bina 148 UMKM, PT IKPP raih penghargaan 'Indonesia Best CSR in Pulp & Paper Sector 2024'
08 May 2024 16:14 WIB
Staf Ahli Menkumham beri penguatan Tusi serta reformasi birokrasi
08 May 2024 16:09 WIB
Kemhan RI ajukan anggaran khusus tangani Papua untuk beli heli dan sensor
08 May 2024 16:01 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo ingatkan pentingnya ketahanan budaya di era globalisasi
08 May 2024 15:48 WIB
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dukung terciptanya jurnalisme yang berkualitas
08 May 2024 15:26 WIB