Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator Kota Pekanbaru, Riau, membahas sejumlah proyek tahun jamak sebesar Rp1,4 triliun yang diajukan pemerintah setempat sehingga menjadi kendala pengesahan APBD 2014.
"Semoga saja pembahasan tersebut rampung hari ini dan masing-masing fraksi dapat memutuskan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Dian Sukheri di Pekanbaru, Rabu.
Menurut dia pembahasan soal proyek tahun jamak itu adalah penting dilakukan karena harus jelas peruntukannya dan tidak berdampak belakangan nanti.
Bahkan beberapa kali anggota DPRD membahas proyek tahun jamak itu gagal karena tidak memenuhi korum sehingga APBD Pekanbaru sebesar Rp2,79 triliun belum juga disyahkan.
Padahal dalam APBD 2013, DPRD Pekanbaru dapat mengambil keputusan dengan pengesahan pada 21 Desember 2012, tidak sampai berlarut-larut.
Akibat pengesahan APBD yang belum juga ketok palu itu, maka Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT berencana untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwako) agar dapat membayar gaji pegawai honorer yang terlambat selama dua bulan.
Selain itu, Firdaus juga berupaya meminjam kepada pihak lain sebesar Rp200 miliar untuk membayar sekitar 2.000 tenaga honorer kebersihan dan biaya operasional kendaraan membawa sampah.
Dia mengharapkan anggota DPRD pada pekan depan dapat memutuskan soal proyek tahun jamak itu dan APBD 2014 segera disyahkan.
Legislator Bahas Proyek Tahun Jamak Kendala APBD
