Penasaran penyaluran dan pemanfaatannya, Komisi V DPRD Riau panggil Baznas

Pekanbaru (ANTARA) - Komisi V DPRD Riau menjadwalkan pertemuan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau membahas penyaluran dan pemanfaatan dana zakat.

Ketua Komisi V DPRD Riau Karmila Sari di Pekanbaru, Selasa, mengatakan pihaknya akan memanggil kembali Baznas Riau bersama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Riau yang baru saja dikukuhkan. Sebelumnya, Komisi V sudah menggelar pertemuan dengan Baznas Riau terkait transparansi dana zakat.

"Kita akan panggil lagi Baznas, kemarin ada wacana dari mereka bisa tidak menggunakan dana CSR. Terakhir hearing(rapat dengar pendapat) dengan Baznas ini kan dananya dominan dari dana zakat ASN yang 2,5 persen, itu sekitar Rp32 miliar lebih. Kita perlu dana ini lebih banyak lagi karena Baznas ini wadah untuk bisa menyalurkan zakat secara lebih teratur," kata Karmila Sari.

Karmila mengatakan, jika ingin berkolaborasi menggunakan dana CSR maka pemanfaatannya harus jelas, digunakan untuk membantu bidang-bidang yang sulit ditangani seperti biaya pendidikan dan UMKM.

"Zakat ini merupakan saluran yang jelas, jadi ada baiknya dengan adanya CSR bisa membantu bidang-bidang yang sulit," ujarnya.

Selain itu, politisi Golkar Riau ini meminta agar Baznas Riau lebih transparanlagi soal data penyaluran zakat.

"Mohon juga kepada Baznas lebih terbuka lagi datanya, contohnya yang dapat beasiswa bantuan skripsi, bantuan tesis dibuka saja siapa namanya, di mana sekolahnya. Sehingga publik bisa melihat, karena dana zakat ini kan dana dari umat juga," kata dia.

Dia juga meminta Baznas tidak berpatok pada muslim saja, kalau ada non muslim yang berpartisipasi juga tidak masalah yang penting pemanfaatan dan transparansi dana harus diatur dengan jelas.

Baca juga: Gaji ASN Bengkalis dipotong langsung untuk zakat

Baca juga: Waduh, 12 sapi bantuan Baznas Siak terjangkit penyakit mulut dan kuku