Bandung (ANTARA News) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengemukakan, kebutuhan dana penyiapan arena pertandingan untuk Pekan Olahraga Nasional XIX pada 2016 mencapai Rp1,2 triliun yang sebagian diantaranya diupayakan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Untuk dana yang bersumber dari APBN, Pemrpov Jawa Barat berusaha memperolehnya melalui mekanisme alami. Pemprov sendiri masih menghindari melalui proses shortcut," kata Ahmad Heryawan, yang juga Ketua Panitia Besar (PB) PON XIX/2016 di Kota Bandung, Jumat.
Ditemui usai menggelar rapat tentang persiapan PON XIX di Ruang Papandayan Gedung Sate Bandung, ia mengemukakan, pihaknya berusaha menghindari jalur pintas (shortcut), meskipun hal ini dimungkinkan.
"Namun, karena kita bertekad agar PON XIX Jawa Barat tidak hanya sukses penyelenggaraan, melainkan juga tanpa masalah pada pertanggungjawaban keuangan, maka mekanisme pemenuhan kebutuhan anggaran diusahakan natural," katanya.
Upaya memenuhi kebutuhan anggaran melalui APBN, jelas Heryawan, mengharuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkoordinasi intensif dengan kementerian terkait di pemerintah pusat dan DPR RI.
"Selain itu juga, kami akan berkoordinasi dengan KONI Pusat," katanya.
Ia menjamin bahwa kebutuhan arena pertandingan PON XIX/2016 di Jawa Barat akan selesai tepat pada waktunya, sehingga kebutuhan arena pertandingan (venue) di Jawa Barat harus diputuskan dalam waktu 15 hari mendatang.
"Termasuk di dalamnya kebutuhan sarana pendukung. Persiapan PON XIX/2016 tersisa sekitar 32 bulan lagi. Sementara salah satu kebutuhan utama PON yang menyedot waktu cukup lama yakni persiapan dan pembangunan venue," ujarnya.
Pihaknya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran PB PON XIX/2016 agar keputusan kebutuhan arena pertandingan dimaksud tidak melewati tenggat (deadline).
"Ini jangan sampai tidak terpenuhi. Kalau lewat, kita akan kesulitan dalam penyiapan dana atau anggaran untuk venue," katanya.
PB PON XIX/2016 dalam rapat kerjanya menyepakati pengadaan arena dilakukan melalui tiga kelompok pengerjaan, pertama melalui optimalisasi arena yang dimiliki Pemprov Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta lembaga lain semisal perguruan tinggi dan TNI/Polri.
Menurut Heryawan, kelompok pengerjaan kedua adalah memperbaiki arena yang ada, dan hal ketiga dengan pembangunan fasilitas baru baru.
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar dalam rapat tersebut menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan PON XIX/2016 yang tersebar di berbagai kabupaten/kota harus berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.
Untuk target itu, menurut dia, koordinasi antara PB PON dengan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota harus berjalan baik.
"Sukses PON XIX harus ditandai dengan efek ekonomi di tengah masyarakat," demikian Deddy.
Berita Lainnya
Kemenag tunggu undangan DPR soal pembahasan biaya penyelenggaraan haji
02 December 2024 12:47 WIB
PHR optimalkan pemboran migas di llapangan Bangko
15 October 2024 20:57 WIB
Bapanas sebut harga beras Indonesia tinggi karena biaya produksi yang besar
20 September 2024 10:51 WIB
Psikolog: Biaya hidup dan trauma menyebabkan gangguan mental di Jakarta
03 September 2024 16:43 WIB
Biaya melahirkan kena akan pajak, benarkah?
07 June 2024 10:19 WIB
Tanpa biaya, puluhan pelaku UMKM di Pekanbaru ramaikan bazar di mall
04 June 2024 16:05 WIB
Asmar minta pelabuhan kempang di jembatan ambruk segera dibangun, Biaya saya tanggung
24 May 2024 20:46 WIB
Unisi pindahkan biaya pendidikan dan penerimaan pembayaran ke BRK Syariah
19 May 2024 14:00 WIB