Selatpanjang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berencana untuk melaksanakan rapat lintas kementerian dan lembaga di Jakarta dalam rangka upaya menarik berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat guna mengentaskan kemiskinan.
Hal itu diketahui setelah Bupati Muhammad Adil bertemu dengan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Wardanidi Jakarta, Senin.
Pertemuan itu merupakan upaya Pemkab Kepulauan Meranti terhadap DBH Migas pada daerah berbatasan langsung sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Bupati Adil memaparkan kondisi geopolitik hingga potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Meranti. Mengingat jarak dari Kepulauan Meranti menuju ibu kota Provinsi Riau di Pekanbaru sejauh 150 kilometer. "Sedangkan menuju Malaysia hanya 94 kilometer dan ke Singapura hanya 117 kilometer," ungkap Bupati melalui pernyataannya.
Secara singkat, dia juga memaparkan beberapa upaya yang telah dilakukannya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Meranti, di antaranya dengan memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari minyak bumi dan gas.
"Tentunya kami perlu tunjuk ajar dan strategi agar bisa memperjuangkan pembangunan di Meranti," kata Adil.
Dia merincikan, saat ini wilayah yang dipimpinnya itu menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 5,53% di tahun 2022 atau tertinggi di Riau. Kemudian ditambah dengan rendahnya ketersediaan infrastruktur jalan (0,29) dan terbatasnya konektivitas antar pulau (20%) yang menyebabkan tingkat kemahalan konstruksi 108,78.
"Tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi (5,50%) dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (66,52%) atau terendah di Riau," tambah bupati.
"Selain itu, ancaman abrasi pantai juga sangat mengkhawatirkan yang mencapai 5 sampai 10 meter per tahun serta potensi kebakaran hutan dan lahan," jelasnya lagi.
Oleh karena itu, sebut Adil, pihaknya sangat gencar untuk mencari tambahan anggaran pembangunan untuk memajukan Kepulauan Meranti. Baik dari segi ekonomi, infrastruktur hingga pembangunan SDM.
"Kami juga sudah berulang kali melakukan audiensi bersama pihak Kementerian Keuangan terkait pembagian DBH Migas. Termasuk juga dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan perusahaan migas yang beroperasi di Meranti," ungkap Bupati Adil.
