Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia dan Pengiran Muda Abdul Qawi dari Brunei Darussalam membahas potensi kerja sama antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam proyek infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Sekjen Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR sangat terbuka kepada Brunei Darussalam untuk menjajaki kerja sama berbagai sektor infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), baik untuk proyek KPBU solicited (diprakarsai pemerintah) maupun unsolicited (tidak diprakarsai pemerintah). Salah satunya kerja sama dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan mengedepankan inovasi teknologi baru terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
"Sekarang kami sedang membangun IKN di Kalimantan. Kami sangat terbuka untuk menerima investor dari Brunei Darussalam untuk mendukung pembangunan IKN. Sekarang kami sedang siapkan basic infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Semester I tahun 2023,” kata Zainal Fatah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Zainal Fatah mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Pengiran Muda Abdul Qawi dari Brunei Darussalam.
Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022, di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development).
Pada kesempatan tersebut, Sekjen Zainal Fatah juga menawarkan proyek-proyek infrastruktur yang memiliki potensi investasi besar melalui skema KPBU seperti 14 proyek dalam persiapan senilai Rp130 triliun (pembangunan hunian vertical Spuur Karawang) dan 16 proyek memasuki tahap transaksi senilai Rp201,68 triliun di antaranya penyediaan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SPAM Regional Ir. H Djuanda.
Zainal Fatah berharap pertemuan dan forum hari ini dapat memperkuat kerja sama bilateral yang sudah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Brunei Darussalam, sehingga dapat merealisasikan harapan-harapan kedua negara terhadap pengembangan infrastruktur di Indonesia.
"Ke depan bisa kita komunikasikan lebih intensif dengan Duta Besar tentang apa saja yang mungkin bisa kita kerjakan bersama. Kami akan mendorong dan kami berusaha menyediakan ekosistem yang lebih baik untuk investasi,” kata Zainal Fatah.
Baca juga: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono siap memulai pembangunan KIPP 1B dan 1C IKN Nusantara
Baca juga: Badan Legislasi DPR RI setuju revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023
Kementerian PUPR dan Brunei Darussalam bahas potensi kerja sama proyek infrastruktur di IKN
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Republik Indonesia Mohammad Zainal Fatah dan Pengiran Muda Abdul Qawi dari Brunei Darussalam membahas potensi kerja sama infrastruktur, salah satunya proyek pembangunan infrastruktur di IKN. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR)
