PAD menurun, Pemkab Kampar Lakukan MoU dengan BRIN terkait penerapan teknologi

Kampar (ANTARA) - Pj. Bupati Kampar Kamsol melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta Pusat, Senin, untuk melakukan pengembangan pengkajian penerapan teknologi invensi dan inovasi yang terintegrasi.

"Tujuannya bagaimana dapat meningkatkan kondisi makro ekonomi di Kampar," kata Kamsolmelalui pernyataannya.

Usai meneken, Kamsol menyampaikan terjadinya penurunan PAD terhadap total pendapatan di daerahnya sebesar -3,92 persen per tahun selama tahun 2017-2021karena belum sepenuhnya potensi penerimaan daerah tergarap dengan baik.

Dia menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah tertuang dalam dokumen perencanaan Kabupaten Kampar.

Dia berharap dengan adanya nota kesepahaman ini, sinergi antara Pemkab Kampar dan BRIN dalam melakukan kegiatan utama yakni pembentukan dan penguatan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerahagar berpengaruh kepada kondisi makro ekonomi pembangunan daerah.

Secara indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar cukup bertumbuh, dari tahun 2017 mengalami fluktuasi mengikuti kondisi makro secara nasional dan global termasuk perluasan transaksi keuangan daerah melalui penggunaan tanda tangan elektronik.

Ia menjelaskan walaupun pada saat dilanda pandemi tahun 2020, kemudian pada 2021 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan di angka 3,45 setara kondisi nasional dan provinsi.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi oleh Pemerintah Daerah