DPRD Riau minta Pemprov tuntaskan persoalan tapal batas

Pekanbaru (ANTARA) - Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja bersama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau membahas persoalan tapal batas antar kabupaten/kota hingga antar provinsi.

Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan di Pekanbaru, Senin mengatakan persoalan tapal batas di Riau harus dituntaskan. Karena ketidakjelasan tapal batas ini banyak persoalan lain yang muncul, seperti dualisme kepemilikan ruang, konflik lahan, persoalan administrasi dan lainnya.

"Tadi pertemuan degan Biro Otda. Kita membahas soal tapal batas baik antar masing-masing kabupaten di dalam wilayah Riau juga termasuk kabupaten yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, seperti Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Barat," kata Mardianto.

Dia mengungkapkan selama ini simbol tapal batas hanya berbentuk gapura besar saja. Sedangkan batas hingga ke dalam hutan maupun perkebunan sawit sudah tidak jelas.

"Selama ini yang ada tapal batas semacam gapura besar saja. Tapi bagaimana lungkupnya di tengah hutan tidak ada. Apa dampaknya? Terjadi dualisme kepemilikan ruang kalau menguntungkan ke provinsi tetangga akan masuk ke provinsi tetangga, kalau menguntungkan ke Riau, dia akan masuk ke Riau," kata dia.

Menurutnya jika permasalahan tapal batas ini dibiarkan dikhawatirkan akan memicu persoalan yang lebih besar.

"Kasus ini juga banyak kita temukan saat pansus menyelesaikan konflik lahan. Ada yang HGU-nya masuk wilayah Sumut, tapi lahannya di Riau. Kita minta agar Pemprov menyelesaikan ini, kalau bisa dianggarkan karena akan rawan sekali jika dibiarkan," sambung mantan Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau itu.

Ditambah lagi, momentum Pemilu yang akan digelar dalam waktu tak lama lagi. Tentu tapal batas harus menjadi atensi serius untuk diselesaikan sebelum kontestasi politik ini digelar.

"Apalagi dikaitkan dengan pemilu, ini menjadi ketentuan yang mendesak. Kita contohkan saja, masyarakat yang tinggal di Kampar tapi sudah dekat ke Pekanbaru. Secara administrasi mereka diuntungkan untuk mengurus ke Pekanbaru. Nah ini dampak dari pemetaan tapal batas yang tidak jelas," katanya. (Adv)