Kota Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Inderagiri Hulu (Inhu) terus memperkuat komitmen dan peran pemangku kepentingan melalui program konvergensi intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran dalam upaya percepatan penurunan stunting.
"Berdasarkan hasil Studi Stutus Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kementerian Kesehatan tahun 2021 angka prevalensi stunting di Kabupaten Indragiri Hulu mencapai 22,3 persen kendati lebih rendah dibandingkan nasional 24,4 persen," kata Wakil Bupati Indragiri Hulu, Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si di Inhu, Selasa.
Dia mengatakan itu di sela acara Rekonsilisasi Stunting dengan tema "Penguatan Komitmen Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Konvergensi Penurunan Stunting” di aula kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu pada Selasa.
Acara itu diikutioleh peserta dari Forkopimda, Kemenag, Camat se kabupaten Indragiri Hulu, dan anggota TPPS Kabupaten Indragiri Hulu.
Junaidi mengatakan, secara nasional Pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi hingga 14 persen pada tahun 2024 sehingga berbagai pelaksanaan program perlu terus digencarkan.
Ia menyebutkan, pelaksanaan program harus dipantau, dievaluasi dan dilaporkan secara terpadu dan berkala sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
"Berikutnya kita bisa mengambil langkah untuk memastikan target prevalensi 14 persen pada tahun 2024 bisa dicapai seperti dicanangkan bapak Presiden," katanya.
Ia mengimbau semua pihak dapat berperan dalam upaya percepatan Penurunan prevalensi stunting tersebut dengan mengoptimalkan kembali peran PKK dan Posyandu agar pencatatan data stunting di desa desa menjadi lebih realistis.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, diwakili Koordinator KSPK, Said Masri SH. M.Si menjelaskan sejumlah dukungan yang sudah dan akan diberikan oleh BKKBN dalam Percepatan Penurunan Stunting, diantaranya menggencarkan sosialisasi tentang pentingnya 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) dan penguatan tim pendamping keluarga yang saat ini di Provinsi Riau ada10.674 orang.
