Jakarta, (Antarariau.com) - Anggota Komisi I DPR Husnan Bey Fananie meminta pemerintah Indonesia aktif mengatasi krisis di Mesir dengan meminta Dewan Keamanan PBB mengirimkan tim investigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia ke negara tersebut.
"Saya minta pemerintah Indonesia segera mengirimkan surat ke PBB untuk menerjunkan tim investigasi pelanggaran HAM di Mesir," kata Husnan kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan setelah tim tersebut menyelidiki dan mendapatkan hasilnya maka akan diketahui apa yang sebenarnya terjadi di Mesir. Setelah laporan itu keluar, baru bisa diketahui langkah apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
"Nanti baru tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang bisa dilakukan di Mesir. Misalnya PBB mengirimkan tentara perdamaian dan bantuannya," ujar Husnan.
Dia mencontohkan apabila Indonesia saat ini mengirimkan bantuan ke pihak pemerintah Mesir nanti dianggap mendukung militer. Sebaliknya, menurut dia, Indonesia bisa dianggap mencampuri urusan dalam negeri jika mengirimkan bantuan ke pihak Ikhwanul Muslimin.
"Dari tim PBB itu nanti bisa diketahui apa yang bisa dilakukan Indonesia, sehingga jangan sampai Indonesia masuk dalam konflik di Mesir," ujarnya.
Dia mengatakan di internal Komisi I DPR pernah terlontar ide menarik Duta Besar Indonesia untuk Mesir karena krisis yang terjadi negara tersebut, namun langkah itu tidak tepat karena banyak pertimbangan yang harus dipikirkan pemerintah Indonesia.
Husnan mencontohkan nasib Warga Negara Indonesia di Mesir semakin tidak jelas apabila Dubes Indonesia di negara itu ditarik, karena tidak ada yang menjamin keamanan WNI apabila dubes ditarik.
Legislator Desak Pemerintah Aktif Atasi Krisis Mesir
