Pekanbaru, (antarariau.com) - Pengamat politik Mexasai Indra menyatakan kampanye terselubung pasangan calon gubernur Jon Erizal-Mambang yang memanfaatkan kunjungan dinas Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ke perusahaan kehutanan di Riau merupakan pelanggaran etika dan bisa mengarah pada pelanggaran kampanye.
"Kalau ada unsur pengarahan untuk memilih calon tertentu, maka Badan Pengawas Pemilu berhak meminta keterangan kepada cagub tersebut," kata Mexasai ketika dihubungi Antara di Pekanbaru, Selasa.
Pengamat politik dari Universitas Riau itu mengatakan hal tersebut menyikapi adanya unsur kampanye dalam kunjungan dinas Menteri Kehutanan ke perusahaan Sinar Mas dan PT RAPP pada Senin (26/8), dimana turut hadir pasangan cagub Jon Erizal-Mambang Mit atau kerap disebut JEMM.
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan berulangkali mempromosikan pasangan JEMM kepada mitra binaan dan pegawai perusahaan.
Menurut Mexasai, tindakan Menteri Kehutanan yang mengkampanyekan cagub JEMM sangat kental motif politik karena baik Jon Erizal dan Zulkifli Hasan berada di partai yang sama, yakni Partai Amanah Nasional (PAN).
Pasangan JEMM pun maju sebagai cagub pada Pilkada Gubernur Riau berkat dukungan dari PAN dan PKS.
Dalam konteks kasus tersebut, ia menilai Menhut seharusnya memisahkan kegiatan kepentingan partai politik dengan perannya sebagai pejabat administrasi negara.
"Kalau seorang menteri, yang juga ketua partai politik dan disana hadir calon gubernur yang kemudian dipromosikan dalam aktivitas pemerintahan, itu sangat tidak pantas," ujarnya.
Menurut dia, tidak salah seorang menteri ikut berkampanye asalkan hadir dalam kapasitasnya sebagai pengurus partai politik.
Kegiatan tersebut selayaknya juga dilakukan pada lokasi kampanye yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, bukan di dalam kunjungan dinas ke perusahaan kehutanan.
"Apa yang sudah dilakukan oleh Menhut bersama cagub itu bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik," katanya.
Ia menilai, agenda kampanye terselubung itu adalah bentuk agenda politik dari cagub JEMM yang memanfaatkan sosok tenar sang menteri.
"Saya melihatnya ini merupakan pemanfaatan sosok menteri untuk mencari simpati masyarakat, dan secara etika itu tidak tepat karena kehadiran menteri dalam agenda pemerintahan seharusnya merni bentuk pelayanan kepada publik," ujarnya.
Pengamat Kritik Kampanye Terselubung Cagub JEMM
